Manokwari – Dukung Perluasan Akses Keadilan Diwilayahnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) menggelar Penandatanganan Kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Triwulan III Tahun Anggaran 2025 bersama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Penandatanganan Kontrak Addendum ini merupakan tindak lanjut surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Kemenkum RI Nomor: PHN.5-HN.04.03-1389 sekaligus bentuk nyata negara hadir ditengah-tengah masyarakat dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Hal ini sejalan dengan astacita Presiden RI terkait perluasan akses keadilan bagi seluruh masyarakat.
Bertempat di Vega Prime Hotel & Convention Sorong Papua Barat Daya, penandatanganan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Piet Bukorsyom, serta turut di saksikan oleh Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhayan dan JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Hamid Badilah pada hari kamis tanggal 28 Agustus 2025 dengan OBH di Provinsi Papua Barat Daya, antara lain : PBH PERADI Sorong, Pos Bantauan Hukum Advokat Indonesia Sorong, LBH Peluta Keadilan Tifa Sorong.
Penandatanganan ini juga di laksanakan dengan OBH di Provinsi Papua Barat antara lain : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sisarmatiti Teluk Bintuni dan Posbakumadin Papua Barat bertempat di Kantor masing-masing OBH pada hari jumat tanggal 29 Agustus 2025 yang disaksikan langsung oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda, Ieriman Manda dan staf.
Diharapkan dengan penandatanganan addendum ini, diharapkan dapat memperkuat sinergi pemerintah dan OBH dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat.
