Manokwari, – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua Barat, Piet Bukorsyom, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa pelantikan sembilan anggota DPR Papua Barat Jalur Otonomi Khusus (Otsus) sisa masa jabatan 2024–2029 yang digelar di Hotel Aston Niu Manokwari, Senin (6/10).

Pelantikan tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Wayan Karya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3620 Tahun 2025 tentang peresmian pengangkatan anggota DPR Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan.

Sebanyak 9 anggota DPR Otsus Papua Barat resmi mengucapkan sumpah dan janji jabatan dalam rapat paripurna tersebut. Mereka merupakan perwakilan dari berbagai daerah pengangkatan (Dapeng) di Papua Barat, yang akan menjalankan tugas kedewanan hingga tahun 2029.

Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pejabat tinggi instansi vertikal dan pemerintah daerah.

Pelaksanaan pelantikan berlangsung khidmat dan tertib. Dalam rangkaian acara tersebut, dilakukan pembacaan pakta integritas oleh salah satu anggota DPR Otsus di hadapan Gubernur Papua Barat.

Momentum ini menjadi penegasan komitmen bersama bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus Papua terus dijalankan dengan mengedepankan semangat kemitraan, musyawarah, dan tanggung jawab bersama dalam membangun Papua Barat yang maju, berkeadilan, dan berintegritas.

Jakarta – Dalam rangka mewujudkan visi besar Asta Cita yang menempatkan penguatan reformasi hukum, pemberantasan korupsi, serta penciptaan iklim investasi yang sehat sebagai salah satu prioritas utama pemerintahan, Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menggelar Forum Nasional Penguatan Tata Kelola Kolaboratif sebagai langkah strategis dalam memperkuat transparansi korporasi dan memberantas kejahatan keuangan.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menyampaikan bahwa transparansi merupakan fondasi utama dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, adil, dan bersih.

“Transparansi merupakan instrumen esensial dalam menarik investasi berkualitas dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Namun, upaya transparansi ini kerap menghadapi tantangan berupa informasi asimetris, di mana identitas pemilik manfaat korporasi yang sesungguhnya disamarkan di balik struktur legal yang kompleks dan berlapis,” ujar Menkum di Graha Pengayoman, Senin (06/10/25).

Sistem yang ada saat ini pun dinilai memiliki banyak celah yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk melakukan kejahatan keuangan seperti menyembunyikan hasil korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak, hingga pendanaan terorisme.

Menkum menyampaikan bahwa, sebelumnya pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dengan melakukan sistem pelaporan data pemilik manfaat yang bergantung pada self-declaration. Namun ini dinilai belum optimal karena tidak didukung instrumen verifikasi yang kuat.

“Guna mengatasi tantangan mendasar ini, kita tidak dapat lagi bekerja secara parsial dan sektoral. Hari ini, kita mendeklarasikan dimulainya sebuah era baru. Berlandaskan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025, kita beralih dari paradigma self-declaration menuju verifikasi kolaboratif yang terintegrasi,” tegas Supratman.

Dalam forum ini dilakukan tiga langkah besar yang menjadi tonggak perubahan tata Kelola data pemilik manfaat, pertama adalah peluncuran aplikasi layanan sistem verifikasi beneficial ownership (BO) akan digunakan untuk memulai proses validasi data secara sistematis, guna memberikan kepastian awal bagi para pengguna. Dengan adanya aplikasi ini, efisiensi dan akurasi verifikasi data akan meningkat secara signifikan.

Kedua adalah pengenalan prototipe beneficial ownership (BO) gateaway yang dirancang sebagai sistem terintegrasi yang akan memfasilitasi pertukaran dan verifikasi data BO secara digital antar kementerian dan lembaga. Ini juga diproyeksikan menjadi jembatan data yang menghubungkan Ditjen AHU dengan instansi lain seperti Ditjen Pajak, PPATK, dan ATR/BPN, untuk mewujudkan verifikasi berlapis (multipronged approach) yang direkomendasikan oleh Financial Action Task Force (FATF).

“Kita melampaui sekadar pembangunan sistem. Dengan ketersediaan data BO yang akurat melalui BO Gateway, kita membekali aparat penegak hukum dengan instrumen yang presisi untuk melakukan follow the money hingga ke akar-akarnya. Kita memberikan kepastian hukum bagi investor, yang pada gilirannya akan mendukung B-Ready, dan menempatkan Indonesia sebagai safe haven bagi investasi,” pungkas Menkum.

Langkah strategis ketiga adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen AHU dengan berbagai K/L strategis dan dilanjutkan dengan Kick Off Meeting BO Gateway. Sesi diskusi interaktif ini menghadirkan narasumber dari PPATK, Stranas PK, Ditjen Pajak, Kementerian ESDM, dan Pertamina untuk membahas strategi, tantangan, dan implementasi tata kelola kolaboratif ke depan.

Forum ini dihadiri secara langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto; Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra; serta perwakilan dari puluhan kementerian dan lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Melalui serangkaian inisiatif ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan data Pemilik Manfaat yang valid dan akurat, demi memperkuat penegakan hukum dan transparansi korporasi di Indonesia.

Kegiatan diikuti secara virtual oleh Kakanwil Kemenkum Papua Barat dan jajaran.

Manokwari - Kepala Divisi P3H, Muhayan mewakili Kakanwil Kemenkum Pabar mengikuti Sosialisasi Survei Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK secara virtual di ruang rapat Perpustakaan (06/10/2025).

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum secara resmi dibuka oleh Kepala Biro SDM, Fajar Sulaeman Taman.

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan implementasi Core Value ASN BerAKHLAK dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa” di lingkungan Kementerian Hukum dan memberikan petunjuk tentang pelaksanaan pengisian survei.

Usai pelaksanaan kegiatan, Kakanwil Kemenkum Pabar, Piet Bukorsyom menegaskan agar seluruh pegawai menindaklanjuti hasil sosialisasi ini dengan serius, serta mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Pabar semakin memahami dan menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK guna mewujudkan layanan hukum makin mudah dan dalam setahun bekerja, bergerak - berdampak untuk Indonesia Emas.

Kepala Bagian Umum serta seluruh pejabat fungsional dan pelaksana (JFT/JFU) juga menghadiri kegiatan tersebut.

Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat diwakili oleh Kadiv P3H, Muhayan menghadiri undangan Upacara peringatan HUT yang ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tema "TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju" di Markas Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari Papua Barat, Minggu (05/10/2025).

Upacara dipimpin oleh Kepala Staf Kodam XVIII/Kasuari, Brigjen TNI Dian Hardiana. Dalam sambutannya, Brigjen TNI Dian Hardiana menegaskan bahwa tema HUT TNI ke-80 tahun ini sangat relevan dengan visi dan misi TNI yang Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif (PRIMA) dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Kemeriahan upacara semakin terasa dengan berbagai atraksi menarik dari para prajurit TNI yang memukau para tamu undangan. Sebagai penutup, seluruh peserta dan undangan diajak untuk berjoget bersama di lapangan upacara, menciptakan suasana yang penuh keakraban antara TNI dan rakyat. Hal tersebut juga menjadi simbol kebersamaan dan keharmonisan dalam menjaga keutuhan NKRI.

Sementara itu, di tempat terpisah, Kakanwil Kemenkum Papua Barat, Piet Bukorsyom, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Turut hadir dalam upacara tersebut Gubernur Papua Barat, unsur Forkopimda Papua Barat, MRPB, dan pimpinan instansi vertikal lainnya.

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun 2024. Capaian ini merupakan yang ke-16 kali secara berturut-turut sejak tahun 2009, sekaligus menjadi capaian terakhir Kemenkumham sebelum bertransformasi menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Capaian ini sekaligus menjadi capaian terakhir opini WTP Kementerian Hukum dan HAM sebelum bertransformasi menjadi tiga kementerian, sehingga menjadi penutup yang baik bagi perjalanan panjang tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jumat (03/10/2025).

Menurut Supratman, pemeriksaan dari BPK menolong kementerian dan lembaga dalam pengelolaan keuangan negara agar transparan dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Proses ini merupakan bentuk pengendalian untuk menjamin anggaran publik digunakan secara bertanggung jawab.

“Pemeriksaan BPK RI memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik, efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Supratman.

“Pemeriksaan laporan keuangan merupakan bentuk pengendalian demokratis yang menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik, serta menjadi sarana perbaikan berkelanjutan atas sistem birokrasi dan pengelolaan keuangan publik,” tambahnya.

Supratman mengatakan bahwa salah satu tugas penting pasca pemisahan kementerian adalah proses likuidasi eks satuan kerja Kemenkumham. Dari total 1.167 satuan kerja (satker), telah selesai proses likuidasi sebanyak 1.020 satker hingga 2 Oktober 2025. Sehingga, masih terdapat 147 satker yang belum dilikuidasi. Oleh karena itu, Supratman mengajak ketiga kementerian untuk meningkatkan sinergi dan komitmen agar proses likuidasi dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku.

“Salah satu tugas penting terkait penyelesaian administratif dan akuntabilitas keuangan yang perlu kita lakukan bersama adalah melaksanakan proses likuidasi eks satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM serta menyusun dan menyampaikan laporan keuangan likuidasi sebagai bentuk penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing,” kata Menteri kelahiran Sulawesi Selatan ini.

Supratman juga mengajak ketiga kementerian untuk senantiasa menindaklanjuti rekomendasi atas temuan-temuan dari BPK agar tidak menjadi temuan berulang di masa-masa mendatang. Baginya, rekomendasi BPK dapat dijadikan panduan dalam perbaikan tata kelola keuangan negara. Ia menyatakan bahwa seluruh rekomendasi bagi Kementerian Hukum pasti akan ditindaklanjuti.

“Seluruh langkah tindak lanjut agar dilakukan secara konsisten, berbasis data, dan terintegrasi dalam sistem pengawasan internal, agar tidak menjadi temuan berulang di masa yang akan datang. Khusus di Kementerian Hukum, kami sampaikan bahwa semua rekomendasi pasti akan ditindaklanjuti,” ucapnya.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, memberikan apresiasi atas capaian opini WTP Kemenkumham yang ke-16 tersebut. Nyoman juga melaporkan bahwa Kementerian Hukum telah menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK sebanyak 91,39%, serta sebesar 92,16% telah diselesaikan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang Bapak, Ibu (Kemenkumham) kelola, sudah memenuhi unsur-unsur untuk mendapat predikat WTP. Ini yang ke-16 berturut-turut dan terbanyak di Republik Indonesia,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pada tahun anggaran 2024, Kemenkumham masih diperiksa sebagai satu kementerian. Mulai tahun anggaran 2025, masing-masing kementerian telah memulai pelaksanaan tugas dan fungsi secara mandiri, termasuk dalam penyusunan laporan keuangannya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Hukum, Piet Bukorsyom yang mengikuti kegiatan secara virtual beserta jajaran mengatakan bahwa Penyerahan LK Kemenkumham Tahun 2024 ini juga menjadi awal bagi instansi pecahan Kemenkumham untuk menyusun LK masing-masing.