Manokwari – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Papua Barat, Piet Bukorsyom, turut menghadiri dan mengikuti Ibadah Syukuran Perayaan HUT Pekabaran Injil ke-170 di Tanah Papua. Acara ini berlangsung di Pulau Mansinam, Manokwari, Papua Barat, pada Rabu (05/02).

Perayaan yang dipusatkan di halaman Gereja Lahai Roi, Pulau Mansinam, ini diawali dengan Ibadah Syukuran yang dipimpin oleh Pendeta Dr. Sostenes Sumihe. kemudian dilanjutkan dengan sejumlah rangkaian tarian kolosal bertema "Injil untuk Perdamaian, Satu Sabda Satu Bangsa."

Pada perayaan ini juga dihadiri oleh para pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Tanah Papua. Turut hadir pula dua generasi keturunan dari salah satu misionaris yang membawa Injil ke Tanah Papua pada 5 Februari 1855, yaitu Johann Gottlob Geissler.

Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat mengikuti secara Virtual Technical Meeting Penyampaian Target Kinerja Program KI di Kantor Wilayah (Tarja Kanwil) Tahun 2025, Selasa (04/02) di ruang Rapat lantai 1.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Piet Bukorsyom Bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Adel Chandra Bersama Kepala Bidang (Kabid) Kekayaan Intelektual, Achmad Jinaidi terpantau mengikuti jalannya kegiatan secara seksama.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam masa transisi dan menghadapi tantangan efisiensi anggaran, diperlukan kerjasama dan komitmen yang kuat. Ia berharap semangat, dedikasi, dan sinergi antar wilayah dalam Kementerian Hukum dapat terus terjaga demi kinerja yang lebih baik.

"Untuk itu, pentingnya kolaborasi yang solid untuk memastikan Kementerian Hukum, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dapat terus menghasilkan kinerja terbaik," ucapnya. 

Selain itu, dalam rangka mewujudkan Asta Cita pemerintahan Presiden RI 2024-2029, DJKI memiliki peran strategis dalam klaster Agenda Pembangunan Supremasi Hukum. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyusunan naskah konsepsi rancangan Peraturan Presiden mengenai road map pengembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Dengan adanya technical meeting ini, diharapkan setiap kantor wilayah dapat berkontribusi optimal dalam mendukung program kerja DJKI, serta mewujudkan sistem kekayaan intelektual yang semakin maju dan efisien di Indonesia.

Manokwari - Papua Barat – Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat (Kepala Divisi P3H), Muhayan, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Adel Chandra, dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Papua Barat, Hensah, beserta jajaran, menghadiri secara virtual Pembukaan Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 Tingkat Kantor Wilayah. Kegiatan yang berlangsung secara hibrid ini dilaksankan  pada Selasa (04/02).

Kegiantan rekonsiliasi ini dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal  Kementerian Hukum, Nico Afinta. Dalam sambutannya, ia menyampaikan kegiatan rekonsiliasi ini merupakan bentuk sinergi dan langkah strategis untuk memastikan bahwa proses transisi kementerian tidak berdampak pada kualitas tata kelola keuangan serta BMN.

"Rekonsiliasi ini menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk menjaga akurasi dan keandalan data laporan keuangan serta BMN agar tetap mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi," ujar Nico Afinta.

Ia juga mengajak seluruh jajaran di lingkungan Kemenkumham, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, untuk bersama-sama memastikan penyusunan laporan keuangan dan BMN yang akurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, rekonsiliasi menjadi momentum penting dalam memperbaiki kesalahan, mengidentifikasi ketidaksesuaian, dan menyempurnakan data laporan keuangan serta BMN. Oleh karena itu, penyusunan laporan tahun 2024 harus mempertimbangkan beberapa aspek penting, seperti penyelesaian transaksi keuangan tahun berjalan, validitas serta rekonsiliasi data keuangan dan BMN, kepatuhan terhadap regulasi, serta dokumentasi pendukung yang memadai.

"Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan harus dilakukan secara berjenjang, serta percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dari BPK RI harus menjadi perhatian utama," tambahnya.

Nico optimistis bahwa Kemenkumham dapat kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-16 dari BPK RI meskipun menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan organisasi. Ia menekankan bahwa sinergi dan profesionalisme menjadi kunci utama dalam pencapaian tersebut.

Sementara itu, kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Tahun 2024 tingkat Kantor Wilayah berlangsung pada 4-7 Februari 2025 di Auditorium BPSDM Hukum. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, dengan partisipasi langsung dari 13 Kantor Wilayah dan diikuti secara virtual oleh 20 Kantor Wilayah lainnya. Selain bertujuan mempertahankan Opini WTP, kegiatan ini juga diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan dan BMN yang lebih akurat, transparan, serta akuntabel guna mendukung kelancaran proses transisi keuangan dan BMN di lingkungan Kemenkumham.

Manokwari,-  Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Papua Barat turut serta hadir dalam rapat daring terkait Sayembara Aransemen Mars Kekayaan Intelektual (KI) Indonesia yang digelar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kompetisi ini bertujuan menggali kreativitas Kanwil dalam mengaransemen ulang Mars KI Indonesia dengan sentuhan musik tradisional Nusantara. Senin, (3/2).

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (P3H) Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Muhayan, serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Achmad Djunaidi, dan Staf JFT Analis Kekayaan Intelektual. Selain Kanwil Papua Barat, kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh Kanwil Kemenkumham se-Indonesia secara daring via zoom meeting. Adapun rapat membahas mekanisme dan ketentuan sayembara.

Sayembara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia pada 26 April 2025, dengan tema IP and Music: Feel the Beat of IP. Acara ini menjadi bagian dari program Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri untuk melestarikan budaya serta memperkenalkan Mars KI Indonesia dengan nuansa khas daerah.

"Saya percaya, dengan semangat kebersamaan, kerja keras, dan dedikasi yang kita miliki, kita dapat menghadapi semua tantangan."

Demikian penggalan sambutan Edward Omar Sharif Hiariej (Wakil Menteri Hukum RI) saat memimpin apel pagi bersama pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dilaksanakan di lapangan upacara Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (03/02/2025).

Hiariej dalam sambutannya juga mengingatkan 2 (dua) hal penting terkait KUHP 1/23 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN.

Terkait KUHP 1/23, Hiariej mngungkapkan bahwa ada lima misi utama dalam lahirnya KUHP baru yang diharapkan membawa perubahan positif bagi sistem hukum di Indonesia. 5 (lima) misi tersebut yakni demokratisasi, dekolonialisasi, harmonisasi, konsolidasi dan modernisasi. KUHP yang akan diberlakukan tahun 2026 mendatang ini menurutnya akan terus disosialisasikan terutama kepada Aparat Penegak Hukum dan masyarakat luas, agar mereka memahami substansi serta semangat pembaruannya.

Selanjutnya terkait INPRES 1/2025 yang mengatur tentang pembatasan belanja non-prioritas yang tidak memiliki output yang terukur.

"meskipun ada pembatasan anggaran, kita tetap dituntut untuk menghasilkan kinerja yang maksimal dan berkualitas. Kebijakan efisiensi yang menjadi arahan Presiden antara lain adalah mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%, membatasi kegiatan seremonial maupun Focus Group Discussion (FGD), membatasi honorarium tim, serta memfokuskan anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik." jelasnya.

Hiariej menegaskan bahwa dalam kondisi anggaran yang terbatas, kita dituntut untuk lebih kreatif dan efisien karena kualitas kinerja bukan hanya ditentukan oleh jumlah anggaran yang tersedia, tetapi oleh bagaimana kita memaksimalkan sumber daya yang ada. Pembatasan ini menjadi peluang nyata untuk menciptakan inovasi.

"Mari kita jaga komitmen untuk bekerja dengan penuh integritas, efisiensi, dan profesionalisme, agar setiap tugas yang kita emban dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya." tutupnya.

Apel diikuti oleh seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Pabar, Kanwil Ditjenim Pabar, dan Kanwil Ditjenpas Pabar secara virtual di Aula Kanwil Kemenkum Pabar. Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Pabar, Piet Bukorsyom mengikuti apel bersama secara langsung di lapangan Kemenkum RI.