Manokwari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Piet Bukorsyom resmi melantik 8 notaris baru yang akan bertugas di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Prosesi pengambilan sumpah/janji dan pelantikan ini berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum Papua Barat, disaksikan oleh jajaran pejabat struktural, organisasi notaris, serta tamu undangan. Kamis, (17/04).

Dalam sambutannya, Kakanwil menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ia mengingatkan bahwa setiap notaris wajib mengucapkan sumpah jabatan sebelum menjalankan tugas sebagai bentuk komitmen terhadap integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap hukum.

“Notaris adalah pejabat publik yang berperan penting dalam lalu lintas hukum masyarakat. Integritas, ketelitian, dan independensi adalah prinsip yang tidak bisa ditawar,” tegas Kakanwil.

Ia juga mengingatkan agar para notaris senantiasa menjaga kerahasiaan isi akta dan mematuhi kode etik profesi. Tugas kenotariatan yang strategis harus dijalankan dengan tanggung jawab penuh untuk menghindari pelanggaran yang dapat mencoreng profesi dan merugikan masyarakat.

Dari delapan notaris yang dilantik, satu ditempatkan di Kabupaten Manokwari, lima di Kota Sorong, dan dua di Kabupaten Sorong. Kakanwil juga mengapresiasi kesediaan para notaris untuk mengabdi di Papua Barat dan Papua Barat Daya, mengingat kondisi wilayah yang menantang namun sangat membutuhkan dukungan layanan hukum.

“Kehadiran saudara-saudari akan memperkuat pelayanan hukum dan menjawab kebutuhan masyarakat atas jasa kenotariatan,” ujarnya menutup sambutan.

Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh Kakanwil Kemenham Papua Barat, Fatrix C. Manufandu, Kakanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat, Asrul. Turut hadir juga pimpinan tinggi pratama Kanwil kemenkum papua Barat yakni Kadivyankum Adel Chadra, Kadiv P3H, Muhayan serta pejabat administrator dan fungsional, dan juga hadir Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Papua Barat.

Sorong - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Piet Bukorsyom didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhayan, Penyuluh Hukum Ahli Muda (Ieriman Manda), dan Perancang Perundang-undangan (Sandhi Bonai) melakukan kunjungan pada salah satu Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang terletak di Kelurahan Malawei-Sorong, Rabu (16/04/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan guna memantau aktifitas pada Posbankum yang telah dibentuk sejak tanggal 27 Februari 2025. dan mengetahui sejauh mana pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat sekitar.

Tim Kanwil disambut baik oleh Plt Lurah Malawei, Rein Ario Howay, S.IP didampingi Paralegal. Kakanwil mengapresiasi semangat Plt. Lurah Malawei dan paralegal dalam program-program inovasinya dalam rangka memberikan mewujudkan keamanan dan keadilan hukum di lingkungan kerjanya.

"Kami berkomitmen berkomitmen dalam memberikan bantuan hukum sehingga permasalahan yang timbul tidak berlarut dan diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi warga sekitar kelurahan Malawei." ujar Rein.

Diketahui dari kunjungan tersebut, sudah banyak permasalahan yang diterima oleh Posbankum di Kelurahan Malawei. Beberapa laporan yang diadukan seputar sengketa tanah, pemalangan, miras dan kerusakan pipa air oleh pekerja jalan.

Sorong - Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Peacemaker Justice Award (PJA) Kota Sorong Tahun 2025 melaksanakan kegiatan rapat seleksi terhadap peserta seleksi PJA Tahun 2025. Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat Bagian Hukum Setda Kota Sorong, Rabu (16/04/2025).
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Muhayan), Perwakilan Bagian Hukum Setda Kota Sorong, Perwakilan Bagian Pemerintahan Setda Kota Sorong, Perwakilan Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian Sorong serta Penyuluh Hukum Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Ieriman Manda).
Adapun kegiatan rapat seleksi ini merupakan rangkaian dari Penilaian terhadap kelengkapan syarat administrasi dan Substantif dari 1 (satu) orang calon peserta dalam pendaftaran melalui laman pja.bphn.go.id.
Penilaian Panselda dilakukan dengan mengacu pada panduan penilaian seleksi daerah tingkat Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk memberikan nilai kepada peserta. Melalui seleksi ini, Muhayan berharap Peacemaker Justice Award dapat menjadi ajang peningkatan wawasan hukum dan membantu penyelesaian sengketa hukum di tingkat desa dan kelurahan. Kegiatan berjalan dengan baik dan ditutup oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

Fakfak — Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan kegiatan koordinasi lintas sektor terkait penguatan layanan Kekayaan Intelektual (KI) di Kabupaten Fakfak, pada Selasa, 15 April 2025. Kegiatan koordinasi ini berlangsung di empat instansi pemerintah daerah setempat.

Tim dari Kanwil Kemenkum Papua Barat yang terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan KI, Achmad Djunaidi serta JFT Analis KI Madya dan Analis Permohonan KI melakukan kunjungan dan koordinasi strategis dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak.

Koordinasi pertama dilakukan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, di mana tim KI bertemu dengan Kepala Bidang Perdagangan, Lukito Saksomo Jati. Dalam pertemuan ini dibahas berbagai upaya peningkatan dan pelindungan produk unggulan daerah melalui pendaftaran kekayaan intelektual seperti merek, desain industri, dan indikasi geografis. Selain itu, juga dibahas strategi pembinaan pelaku usaha, UMKM, serta promosi produk lokal berbasis branding daerah.

Selanjutnya, koordinasi dengan Dinas Perkebunan diterima langsung oleh Kepala Dinas, Widhi Asmoro Jati. Tim KI menyampaikan pentingnya pemanfaatan dan pengawasan Indikasi Geografis "Pala Tomadin" yang menjadi salah satu komoditas unggulan khas Kabupaten Fakfak.

Di Dinas Koperasi dan UKM, tim KI disambut oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Jusup Tuturop. Dalam pertemuan tersebut dibahas pengembangan produk lokal untuk didaftarkan sebagai kekayaan intelektual, termasuk merek, hak cipta, dan desain industri, sebagai upaya mendukung legalitas dan daya saing pelaku usaha kecil.

Koordinasi ditutup dengan kunjungan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang diterima oleh Plt. Kepala Dinas, M. Ilham Nurdin. Fokus pembahasan diarahkan pada upaya inventarisasi Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI), yang mencakup Kawasan Wisata Berbasis KI (KWBKI), Kawasan Karya Cipta (KKC), dan Kawasan Desain Industri (KDI) di wilayah Kabupaten Fakfak.

Kegiatan koordinasi ini berhasil memperkuat kesepahaman antarinstansi serta menumbuhkan dukungan nyata dalam pelindungan dan pembinaan kekayaan intelektual di Kabupaten Fakfak. Diharapkan sinergi lintas sektor ini dapat mempercepat transformasi potensi lokal menjadi aset kekayaan intelektual yang bernilai dan terlindungi secara hukum.

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) mencatat sejumlah capaian progresif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembentukan regulasi nasional pada triwulan I tahun 2025.

“Kami mencatatkan progres positif terkait penyusunan peraturan perundang-undangan, proses harmonisasi, serta penerapan transformasi digital,” kata Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, pada saat konferensi pers capaian kinerja Triwulan I dan Update Isu Aktual Kementerian Hukum, Selasa (15/04/25).

Supratman menjelaskan bahwa pada tahun 2025 sebanyak 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang (RUU) dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditetapkan sebagai prioritas nasional.

RUU tersebut meliputi RUU Narkotika dan Psikotropika, RUU Hukum Acara Perdata, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, RUU Jaminan Benda Bergerak, RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, RUU Pelaksanaan Pidana Mati, serta RUU Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Perda.

Sementara itu, ketiga RPP tersebut adalah RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, RPP Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati, juga RPP Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan.

Ia mengatakan selama Januari hingga Maret 2025 terdapat 43 peraturan perundang-undangan dalam tahap penyusunan, yang mencakup RUU, RPP, RPerpres, dan RPermenkum.

"Sampai dengan bulan Maret 2025, terdapat 7 RUU, 8 RPP, 5 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), dan 23 Rancangan Peraturan Menteri Hukum (RPermenkum) yang sedang dalam tahap penyusunan," jelas Supratman di Ruang Soepomo Kemenkum.

Di samping itu, sebanyak 272 peraturan telah resmi diundangkan. Peraturan tersebut terdiri dari 15 peraturan dalam Lembaran Negara, 11 peraturan dalam Tambahan Lembaran Negara, dan 246 peraturan dalam Berita Negara.

Dalam penanganan perkara litigasi dan non litigasi, Kemenkum juga menangani 82 perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, dengan rincian 43 perkara telah diselesaikan dan 39 masih dalam proses. Di Mahkamah Agung, terdapat 6 perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang masih dalam proses.

Terkait capaian Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, telah diterima 325 permohonan di tingkat pusat, terdiri dari 96 Rancangan Peraturan di bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, Pemimipas, Komdigi, 131 Rancangan Peraturan di bidang Kesejahteraan Rakyat, dan 98 Rancangan Peraturan di bidang Perekonomian. Selain itu, Kemenkum juga menerima 1.999 Rancangan Peraturan Daerah. Dari total 2.324 Rancangan Peraturan yang ada, Kemenkum telah menyelesaikan proses harmonisasi bagi 2.179 Rancangan Peraturan atau sebanyak 93.7%.

"Proses harmonisasi ini diperkuat dengan penggunaan aplikasi e-Harmonisasi yang memungkinkan pengajuan harmonisasi secara daring. Inovasi ini mempercepat layanan hingga lima hari kerja, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," pungkasnya.

Selain e-Harmonisasi, saat ini DJPP telah mengembangkan sebelas aplikasi lainnya yang mendukung efisiensi dan transparansi proses legislasi. Supratman menekankan bahwa transformasi digital dan percepatan pelayanan publik di bidang pembentukan regulasi hukum menjadi komitmen Kementerian Hukum dalam membangun sistem hukum yang adaptif dan profesional.

"Kinerja yang telah dicapai di triwulan pertama ini menjadi langkah konkrit Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam membangun sistem hukum nasional yang responsif, akuntabel, dan berkualitas. Kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar pelayanan publik dalam bidang legislasi semakin cepat, transparan, dan efisien," tegasnya.