Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua Barat turut serta hadir via daring dalam Apel Pelepasan Mudik Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M yang diselenggarakan secara hybrid dan terpusat di lapangan merah Kemenkum, Jakarta pada Jumat (21/3).

di ikuti dari aula Kanwil Kemenkum Papua Barat, apel ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Piet Bukorsyom, beserta jajaran Kanwil Kemenkum Papua Barat. Turut hadir juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Papua Barat, Fatrixs C. Manufandu serta Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Papua Barat, Hensah.

Dengan tema “Mudik Aman Sampai Tujuan”, Program ini merupakan wujud sinergi antara Kemenkum dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Program mudik bersama ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Hukum dalam mendukung kebijakan pemerintah guna menjamin kelancaran dan keselamatan perjalanan arus mudik Lebaran 2025. Dengan total peserta sebanyak 1.160 orang, program ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pegawai yang akan pulang ke kampung halaman.

Dalam sambutannya, Menteri HAM, Natalius Pigai mengingatkan para pegawai yang mengikuti program mudik bersama untuk tetap menjaga silaturahmi serta menjadikan momentum ini sebagai ajang mempererat hubungan kekeluargaan. Tradisi mudik telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia, terutama bagi umat Muslim. Ia juga berpesan agar peserta menyampaikan salam hangat kepada keluarga di kampung halaman.

Sebagai simbol dimulainya program mudik bersama, pelepasan peserta dilakukan secara seremonial setelah apel berlangsung. Momen ini menjadi bukti nyata komitmen Kemenkum dalam menyediakan fasilitas mudik yang aman dan nyaman bagi para pegawai. Dengan adanya program ini, diharapkan seluruh peserta dapat menikmati perjalanan yang lancar, selamat, dan penuh kebersamaan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Manokwari, - Guna meningkatkan pemanfaatan aset negara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua Barat menggelar penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Papua Barat tentang penggunaan sementara Barang Milik Negara (BMN). Perjanjian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMN guna mendukung tugas kedua instansi tanpa mengubah status kepemilikannya. Jumat (21/3).

Penandatanganan perjanjian ini dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua Barat, Piet Bukorsyom dan Kepala Kantor Wilayah Kemenham Papua Barat, Fatrixs C. Manufandu. Acara yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kemenkum Papua Barat ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat dan staf dari kedua instansi.

Perjanjian penggunaan bersama dan penggunaan sementara BMN ini mengacu pada arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum terkait pengelolaan BMN dalam masa transisi terhadap aset yang digunakan oleh Kementerian HAM. Langkah ini diambil untuk menjamin kelancaran pengelolaan BMN selama masa transisi serta menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga yang mengalami pemisahan.

Kesepakatan ini akan berlaku hingga semester pertama tahun 2025, dengan harapan dapat memberikan manfaat optimal bagi kedua instansi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas.

Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) yang di wakili oleh JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan menghadiri kegiatan Focused Group Discussion (FGD) Pengumpulan Data Kajian Analisis Evaluasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional (Juklak dan Juknis JF) Perancang Peraturan Perundang-undangan secara virtual dari ruang rapat Kanwil Pabar (Jumat,21/03/2025).
Hadir secara terpisah melalui ruang virtual, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Muhayan) serta Perwakilan Biro Hukum beserta Para Pejabat Fungsional Perancang Perundang-undangan pada Setda Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten se-Papua Barat dan Papua Barat Daya.
FGD yang diselenggarakan oleh Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum ini mengambil topik “Rancangan Peraturan Menteri Hukum Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan”.
Ketua Tim Analisis Kebijakan (Tony Yuri Rahmanto) saat memimpin FGD menyampaikan latar belakang dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan perancang peraturan perundang-undangan, membahas beberapa kendala yang didapati seperti terhambatnya kenaikan pangkat perancang, ketidakjelasan pembagian tugas antara fungsional perancang dan analis hukum serta perbedaan dokumen penilaian angka kredit dengan dokumen kerja sehari-hari.
Tony kembali menjelaskan bahwa berdasarkan latar belakang tersebut maka diperlukan adanya evaluasi atas Permenkumham Nomor 17 Tahun 2023 tentang Juklak dan Juknis JF Peraturan Perundang-undangan yang belum merujuk pada Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dalam FGD tersebut , terdapat beberapa permasalahan yang dibahas dalam diskusi ini diantaranya :
1. Apa yang menjadi urgensi perlunya Permenkum tentang Juklak dan Juknis JF Peraturan Perundang-undangan;
2. Materi muatan apa yang perlu diatur dalam Permenkum tentang Juklak dan Juknis JF Peraturan Perundang-undangan.
FGD pun diharapkan dapat menghasilkan strategi jitu dalam finalisasi rancangan peraturan Menteri Hukum tentang Juklak dan Juknis yaitu dengan melakukan pendekatan sistematis dan ilmiah dalam penyusunan kebijakan, melakukan kajian mendalam tentang perbedaan tugas fungsional dan mengembangkan sistem penilaian yang komprehensif.

Manokwari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat mengikuti sosialisasi penggunaan aplikasi E-RB yang dilaksanakan secara daring dari ruang rapat Lt.I Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat pada Kamis, (20/03/2025).
Kepala Kantor Wilayah (Piet Bukorsyom) beserta Ketua Tim dan Sekretariat Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum tersebut guna membahas terkait penggunaan Aplikasi E-RB sebagai alat bantu evaluasi mandiri dalam penilaian kontestasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
Selain itu, juga dijabarkan terkait linimasa pelaksanaan WBK/WBBM Tahun 2025 sebagai acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Kemudian dijelaskan secara rinci mengenai timeline atau jadwal penting dalam proses penilaian Laporan Kinerja Elektronik (LKE), antara lain:
1 Maret - 7 April 2025: Unggah dokumen pendukung (dakung).
8 - 11 April 2025: Verifikasi dakung Unit Pelaksana Teknis (UPT) oleh Kanwil, verifikasi Unit Eselon I (UE1) oleh Sekretaris Jenderal.
14 - 15 April 2025: Penilaian mandiri terhadap data dukung oleh Satuan Kerja (Satker).
16 - 18 April 2025: Penilaian berjenjang menuju WBK oleh Kanwil dan penyampaian surat usulan kepada Sekretaris Jenderal.
21 - 24 April 2025: Penilaian berjenjang Satker menuju WBK dan WBBM oleh UKE1 Pembina.
5 - 16 Mei 2025: Evaluasi penilaian Satker menuju WBK dan WBBM oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai Internal (TPI).
17 - 22 Mei 2025: Panel WBK dan WBBM Tahun 2025.
31 Mei 2025: Penyampaian usulan WBK dan WBBM.
Perlu diketahui, Kanwil memiliki 4 akun dalam aplikasi E-RB, yaitu akun untuk unggah dokumen pendukung, akun untuk penilaian mandiri, dan akun untuk penilaian berjenjang (bagi yang memiliki Satker di bawahnya). Setelah sosialisasi, username dan password untuk verifikasi penilaian akan dikirimkan secara resmi Oleh Unit Pusat.

Manokwari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat semakin perkokoh komitmennya dalam upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Adapun upaya yang dilakukan dengan cara meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi melalui pemenuhan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB) dan pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE-ZI). Upaya lainnya yakni dengan meningkatkan indeks maturitas Sistem Pemerintahan Intern Pemerintah (SPIP). Upaya-upaya tersebut menjadi pokok pembahasan dalam rapat kerja Kanwil Kemenkum Pabar, Senin (17/03).

Rapat yang diselenggarakan di ruang rapat Lt. 1 Kanwil Kemenkum Pabar, dipimpin oleh Kakanwil Kemenkum Pabar, Piet Bukorsyom, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum), Adelchandra, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Muhayan.

Saat membuka rapat, Piet mengingatkan kembali akan pentingnya komitmen dan integritas seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Pabar dalam melaksanakan kegiatan yang berpedoman pada RKT-RB, LKE ZI dan pemenuhan maturitas SPIP.

"salah satu bentuk komitmen kita dalam meraih WBK adalah dengan melaksanakan kegiatan yang berpedoman baik kepada RKT-RB, LKE ZI serta pemenuhan maturitas SPIP." ucap Piet.

"Kita juga harus mendapat nilai 3 untuk indeks maturitas SPIP sehingga kita dapat diusulkan menjadi satuan kerja WBK" tambahnya.

Dalam rapat yang dihadiri pula oleh Pejabat Administrator, JFT dan JFU di lingkungan Kanwil Kemenkum Pabar, Piet berharap agar semua tim kerja serta pemegang tusi meningkatkan koordinasi serta komunikasi sehingga semua program kegiatan dan data dukung dapat dipenuhi sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.