Manokwari– Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) menyelenggarakan Rapat Koordinasi bersama seluruh Notaris di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 11 Juni 2025 dan bertempat di Kanwil Kemenkum Papua Barat. Rabu (11/06/2025)
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kakanwil Kemenkum Pabar, Bapak Piet Bukorsyom, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bapak Adel Chandra, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Bapak Soleman Lilingan, serta seluruh notaris dari wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya secara daring.
Kegiatan rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diawali dengan arahan Kakanwil Kemenkum Papua Barat yang menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung program prioritas nasional terkait pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih maka dipandang perlu untuk Kanwil melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Notaris untuk membahas mengenai kendala-kendala yang terjadi dilapangan sehingga dapat mencari solusi bersama untuk melakukan percepatan pengesahan badan hukum koperasi dan menentukan strategi untuk mendukung percepatan terbentukan koperasi merah putih di Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
selanjutnya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menghimbau kepada Notaris untuk berperan aktif untuk membantu kepala desa/lurah ataupun pendamping desa dalam proses pembentukan badan hukum koperasi desa merah putih. Kadivyankum juga memberikan arahan agar Notaris mengacu pada Surat Edaran Dirjen AHU yang menyatakan bahwa seluruh Notaris tanpa terkecuali dapat memberikan layanan pendirian koperasi desa/kelurahan merah putih guna mendukung percepatan pendirian badan hukum koperasi merah putih dan Surat Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia perihal percepatan pelaksanaan Musyawarah desa/kelurahan khusus dan pendirian koperasi Desa/Kelurahan merah putih.
Kadivyankum menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong percepatan layanan pengesahan badan hukum koperasi di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas Koperasi, dan Notaris serta jajaran Kemenkum sangat krusial agar target nasional pembentukan Koperasi Merah Putih dapat tercapai tepat waktu.
Rapat Koordinasi antara Kanwil Kemenkum Pabar dengan Para Notaris di Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya dilanjutkan dengan diksusi mengenai kendala-kendala yang di dihadapi para Notaris dilapangan serta diskusi untuk memperoleh solusi bersama agar dapat melaksanakan percepatan pendirian badan hukum koperasi merah putih sesuai instruksi presiden.
Diharapkan dengan terselenggaranya rapat koordinasi antara Kanwil dengan para Notaris merupakan salah satu Langkah untuk mendorong percepatan pembentukan badan hukum koperasi desa/kelurahan merah putih, sehingg apa yang menjadi program prioritas nasional dapat terlaksananya dan mencapai terget yang sudah ditentukan, berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku serta dapat berdampak bagi perekonomian di daerah.
