Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) hari ini (selasa, 19/08/2025) secara virtual melaksanakan rapat harmonisasi yang membahas 4 (empat) rancangan Peraturan Bupati dari Kabupaten Teluk Bintuni.
Dari empat raperda yang di harmonisasikan sebanyak tiga yang telah di selesai di harmonisasikan yakni Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah PT. Bintuni Tangguh Utama menjadi Badan Usaha Milik Daerah PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda), Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bintuni Tangguh Utama dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Teluk Bintuni Smart Pendidikan. Sedangkan untuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Pendidikan sementara dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni untuk disempurnakan lagi.
Rapat dilakukan secara daring yang di pandu oleh JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Hamid Badilah dan dihadiri oleh Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibui, Asisten I (satu), Staf Khusus Bupati Teluk Bintuni, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Aset Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Bagian Hukum dan para Staf pada Bagian Hukum Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat serta JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Pabar.
Kakanwil Kemenkum Pabar, Piet Bukorsyom didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhayan memimpin jalannya rapat. Piet menjelaskan bahwa proses harmonisasi peraturan perundang-undangan ini bertujuan agar materi muatan tidak bertentangan antara satu sama lain baik secara vertikal maupun horizontal sehingga implementasi peraturan perundang-undangan di daerah baik tanpa adanya benturan. Piet juga berharap dalam jangka waktu 5 hari kerja proses harmonisasi ini sudah bisa terlaksana tentunya dengan dukungan peserta rapat.
Sementara itu, Muhayan juga menyampaikan perlunya dukungan pemerintah daerah salah satunya bupati teluk Bintuni dalam penerapan transformasi digital di daerah baik melalui penggunaan e-harmonisasi serta pembentukan fitur aplikasi SiWosi Proda (Sistem Informasi Wadah Konsultasi dan Mediasi Produk Hukum Daerah) sebagai proyek perubahan Kepala Divisi P3H.
“Kami percaya semua ini (transformasi digital) merupakan langkah stategis yang diambil untuk membangun sinergi antara pemerintah daerah dan layanan digital dalam pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) yang berkelanjutan”, ungkap Kepala Divisi P3H.
akan dilaksanakan MoU/PKS antar Kanwil Kemenkum Pabar dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang isinya berkaitan dengan proses pengharmonisasian serta penerapan desa sadar hukum melalui pembentukan posbankum. MoU/PKS ini sebagai salah satu langkah sinergi dalam pelaksanaan tusi Kanwil Kemenkum Pabar di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kabupaten Teluk Bintuni melalui Asisten I (satu) Bupati Kabupaten Teluk Bintuni pada kesempatan yang sama juga menyampaikan bahwa seluruh catatan perbaikan yang telah dibahas pada proses harmonisasi siang itu akan diperbaiki. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni sangat mendukung semua program yang telah di sampaikan Kepaala Divisi P3H. Beliau juga menyarankan segera menyiapkan draf MoU/PKS untuk dibahas bersama.
