Manokwari – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Muhayan beserta tim Perancang melaksanakan kegiatan Pengharmonisasian, Fasilitasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Raja Ampat tentang Pedoman Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Kampung secara daring, Kamis (05/03/2026).
Marlen menyampaikan bahwa harmonisasi regulasi bukan sekadar proses administratif, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap produk hukum daerah memiliki landasan yuridis yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta selaras dengan kepentingan masyarakat.
Selanjutnya, Muhayan menegaskan komitmen jajarannya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam proses pembentukan produk hukum daerah, khususnya melalui pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan Bupati. Melalui forum ini diharapkan setiap norma yang diatur telah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi serta dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.
Dalam kegiatan tersebut, tim perancang bersama perangkat daerah Kabupaten Raja Ampat melakukan pembahasan terhadap berbagai aspek substansi dan teknik penyusunan peraturan. Pembahasan meliputi penyempurnaan dasar hukum, definisi, perbaikan redaksional serta sistematika pasal sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dilakukan klarifikasi terkait ketentuan pengalokasian dan formula perhitungan Alokasi Dana Kampung untuk memastikan kejelasan mekanisme pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana kampung, sehingga rancangan Peraturan Bupati yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan mendukung pelayanan publik di Kabupaten Raja Ampat.
