Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Kanwil Kemenkum Pabar Harmonisasi Ranpergub Satu Data Papua Barat Daya

Medsos 2026 46
Manokwari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) memfasilitasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Papua Barat Daya tentang Satu Data Papua Barat Daya secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (17/11/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh Penelaah Teknis Kebijakan Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Seksi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Provinsi Papua Barat Daya, serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Papua Barat.

Dalam pembahasan awal, Darmawati selaku Kepala Seksi pada Diskominfotiksan Papua Barat Daya mengatakan bahwa rancangan regulasi tersebut telah mengalami perubahan secara menyeluruh. Ia menjelaskan sebelumnya, rancangan menggunakan nomenklatur Integrasi Satu Data Papua Barat Daya. Namun, setelah dilakukan pengkajian, judul dan substansinya disesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.

Pembahasan kemudian dipandu oleh Ketua Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Papua Barat, Hamid Badilah. Pencermatan dilakukan terhadap judul, konsiderans, dasar hukum, ketentuan umum, hingga materi muatan setiap pasal untuk memastikan kejelasan rumusan norma dan konsistensi pengaturan.

Sejumlah penyempurnaan dilakukan, antara lain terkait prinsip Satu Data Indonesia yang mencakup standar data, metadata, interoperabilitas data, serta kode referensi dan/atau data induk. Selain itu, pembahasan juga mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab pembina data, walidata, walidata pendukung, dan produsen data, termasuk pengaturan Forum dan Sekretariat Satu Data Papua Barat Daya, pengelolaan portal, hak akses data, serta pembinaan dan pengawasan.

Atas hasil pembahasan tersebut, pihak pemrakarsa menyampaikan apresiasi terhadap masukan dan pencermatan Tim Perancang Kanwil Kemenkum Papua Barat serta menyatakan menerima hasil pembahasan untuk ditindaklanjuti melalui penyempurnaan rancangan regulasi.

Sementara itu, secara terpisah Kakanwil Kemenkum Pabar, Sahata Marlen Situngkir, menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah disusun secara cermat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap melalui proses harmonisasi ini, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Papua Barat Daya dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta mendukung terwujudnya tata kelola data pemerintahan yang terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” harap Marlen.
Medsos 2026 3

logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUM
PAPUA BARAT


Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   JL. Brigjen Marinir Abraham O. Atururi - Manokwari
PikPng.com phone icon png 604605   +62 811-485-554
PikPng.com email png 581646   pabar.humaslap@gmail.com