Manokwari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat menerima kunjungan kerja dari Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (DPR PBD), Fredrik F.A. Marlissa, dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Barat Daya, Marthinus A. Nasarany, yang turut didampingi oleh Tenaga Ahli Bapemperda, Dr. Henrikus Renjaan, Kamis (23/10/2025).
Rombongan DPR PBD diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Piet Bukorsyom didampingi oleh Pelaksana Harian Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Soleman Lilingan dan Koordinator Jabatan Fungsional Tertentu Perancang Peraturan Perundang-undangan, Hamid Badilah di ruang kerja Kakanwil.
Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka koordinasi terkait pengharmonisasian empat rancangan produk hukum daerah inisiatif DPR PBD yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian substansi dan legalitas produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Adapun empat rancangan produk hukum daerah yang menjadi agenda pembahasan meliputi Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPR PBD, Rancangan Peraturan DPR PBD tentang Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPR dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Rancangan Peraturan DPR PBD tentang Kode Etik DPR PBD dan Rancangan Peraturan DPR PBD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
Lebih lanjut, kedua belah pihak menyepakati bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Wilayah Kemenkum Papua Barat dengan DPR PBD sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan efektivitas pembentukan peraturan daerah di wilayah Papua Barat Daya.
Pada kesempatan yang sama, Piet Bukorsyom menyampaikan harapannya agar proses harmonisasi keempat rancangan produk hukum daerah tersebut dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas regulasi.
