Manokwari — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat turut serta hadir dalam rapat persamaan persepsi terkait tindak lanjut pelaksanaan layanan pewarganegaraan yang dilaksanakan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam rangka memperkuat ketertiban administrasi dan keseragaman prosedur pemeriksaan pewarganegaraan Republik Indonesia. Rabu, (12/11).
Rapat yang diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, serta jajaran Bidang AHU se-Indonesia ini membahas berbagai aspek teknis dan substantif dalam penyelenggaraan layanan kewarganegaraan. Dari Kanwil Papua Barat dihadiri oleh Kaknwil Kemenkum Papua Barat, Piet Bukorsyom bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Adel Chandra, serta Kabid Pelayanan AHU, Solemen Lilingan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Hantor Situmorang, dalam arahannya menekankan bahwa pemberian kewarganegaraan merupakan hak prerogatif pemerintah, meskipun setiap orang memiliki hak untuk mengajukan permohonan. Ia juga mengingatkan pentingnya kewajiban pemohon untuk menyerahkan dokumen kewarganegaraan kepada kedutaan negara asal atau Kantor Imigrasi paling lambat 14 hari kerja setelah pengucapan sumpah atau janji setia.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Papua Barat berkomitmen memperkuat pemahaman dan koordinasi internal agar seluruh proses layanan pewarganegaraan di daerah dapat berjalan tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
