
Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) mendorong pengembangan pariwisata berbasis potensi dan produk unggulan daerah melalui Webinar Serentak Road to Grand Launching Wisata Indikasi Geografis (GI Tourism) Indonesia 2026 yang diselenggarakan secara serentak oleh 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia pada Senin (16/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Launching GI Tourism Indonesia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 18 November 2026 di Kawasan Dieng, Jawa Tengah.
Webinar tersebut bertujuan menyosialisasikan konsep Wisata Indikasi Geografis sebagai salah satu strategi pengembangan pariwisata berbasis produk unggulan daerah. Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat produsen, Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis (MPIG), koperasi, serta pelaku industri pariwisata dalam membangun ekosistem GI Tourism yang produktif dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, dalam arahannya secara virtual menyampaikan pentingnya pengembangan Wisata Indikasi Geografis sebagai bentuk pemanfaatan kekayaan intelektual untuk meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan daerah.
Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, saat membuka kegiatan mengatakan bahwa pengembangan GI Tourism diharapkan tidak hanya berorientasi pada pelindungan hukum terhadap produk indikasi geografis, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah melalui pengembangan destinasi wisata, penguatan identitas daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Webinar kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari tiga narasumber yang mewakili unsur pemerintah, koperasi, dan pelaku usaha. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat, Achmad Djunaidi, menyampaikan materi bertajuk “Pelindungan, Pemanfaatan Kekayaan Intelektual dan Peran Pemerintah”. Materi ini menyoroti pentingnya pelindungan kekayaan intelektual serta dukungan pemerintah dalam mendorong pemanfaatan indikasi geografis sebagai aset ekonomi dan identitas daerah.
Selanjutnya, Ketua Koperasi Eiber Suth Cokran, Flandy R. Botto, memaparkan materi “Perspektif Koperasi dan Pelaku Usaha” yang mengulas peran koperasi dalam memperkuat kelembagaan, pengelolaan produk, serta keterlibatan masyarakat produsen dalam mengembangkan potensi ekonomi berbasis indikasi geografis.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat, Yusuf Basongan, menyampaikan materi “Potensi Daerah Tujuan Wisata Papua Barat dan Kebijakan Pengelolaannya”. Dalam paparannya, dibahas potensi pariwisata Papua Barat serta pentingnya kebijakan pengelolaan destinasi yang memperhatikan karakteristik lokal, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan budaya masyarakat.
Marlen usai pelaksanaan kegiatan menyampaikan bahwa jajarannya akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk perluasan promosi iindikasi geografis.
"Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemda khususnya perangkat daerah yang membidangi pariwisata, perdagangan, perindustrian, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengidentifikasi peluang pengembangan wisata berbasis indikasi geografis sekaligus membangun kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata dalam memperluas publikasi dan promosi digital potensi daerah." terangnya.


