Sorong - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat bersama Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan sejumlah agenda strategis dalam rangka mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta partisipasi daerah dalam ajang Peacemaker Justice Award (PJA) Tahun 2025. Kamis (17/07).
Agenda utama diawali dengan rapat penilaian terhadap Lurah Malawei, Rein Ario Howay sebagai peserta PJA 2025 mewakili Provinsi Papua Barat Daya, bertempat di Media Centre Provinsi. Rapat dihadiri oleh unsur Panselda dari Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, serta Kanwil Kemenkum Papua Barat.
Berdasarkan pedoman penilaian dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), peserta dinilai telah melaksanakan aktualisasi program hukum dengan hasil yang sangat baik. Panselda pun menyatakan optimismenya terhadap peluang Lurah Malawei meraih penghargaan nasional Peacemaker Justice Award Tahun 2025.
Dalam rangka pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH), Tim Kanwil Kemenkum Papua Barat juga melakukan pemantauan dan evaluasi di tiga kelurahan yakni, Kampung Baru, Rufei, dan Klaligi di wilayah Kota Sorong. Evaluasi dilakukan melalui pengisian kuesioner dan observasi langsung guna menilai keberlanjutan kegiatan hukum di masyarakat.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa aktivitas Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) belum berjalan secara optimal karena adanya perubahan kepemimpinan, kurangnya pembinaan dari instansi terkait, serta kendala anggaran. Untuk itu, akan dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan intensif dan reaktivasi kelompok Kadarkum serta pembentukan Pos Bantuan Hukum di tingkat kelurahan.
Di samping itu, Tim Kanwil juga melakukan koordinasi strategis dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sorong, Lodwig C.A. Malaseme, guna mendorong peningkatan kualitas pelaporan Indeks Reformasi Hukum (IRH) serta penguatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
