Manokwari - Dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi di tingkat daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Papua Barat mengikuti Rapat Pleno Harmonisasi bertajuk “Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah” secara virtual di ruang Rapat lt.1 Kanwil Kemenkum Papua Barat (17/07/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kanwil Kemenkum dan para perancang peraturan perundang-undangan. Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pentingnya tahapan harmonisasi sebagai bagian integral dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.
Kegiatan dibuka secara resmi Bapak oleh Hernadi, SH.,MH selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Adapun yang menjadi pokok bahasan antara lain terkait Perbaikan pada definisi/batasan pengertian yang perlu disesuaikan termminologi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta perlunya pembobotan materi terutama yang berkaitan tata cara pengharmonisasian yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
Melalui kegiatan ini, pemahaman pemerintah daerah bahwa sebelum menetapkan Raperda atau Raperdaka harus melalui proses harmonisasi bersama perancang peraturan perundang-undangan di Kanwil Kemenkum. Untuk itu diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan Kemenkum dapat semakin kuat dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua Barat, Piet Bukorsyom menegaskan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi merupakan langkah preventif untuk mencegah tumpang tindih aturan dan memastikan keselarasan antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan di atasnya.
