Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) melalui Bidang Kekayaan Intelektual mengikuti kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual (KI) Tahun 2025 yang digelar di BPSDM Kementerian Hukum, (Rabu, 03/12/2025).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Technical Meeting yang telah dilaksanakan pada 11 November 2025 lalu, di mana sebagian nilai pengukuran maturitas KI diketahui belum mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Untuk itu, dilakukan pembahasan mendalam terkait penyesuaian data, proses verifikasi, klarifikasi, serta penyempurnaan justifikasi agar seluruh data hasil pengukuran menjadi akurat dan sesuai ketentuan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang KI (Achmad Djunaidi), Analis KI Ahli Madya (Ancelina Paseru), Analis KI Ahli Muda (Merio Sergio A. Resi) serta Pengolah Data dan Informasi (Rossi Zubaidah).
Tim Kanwil Kemenkum Pabar dipimpin langsung oleh Achmad Djunaidi dan diterima oleh Tim Kerja Analisa Maturitas P2L DJKI. Kegiatan diawali dengan pemaparan hasil perbaikan data dukung laporan yang telah disusun Bidang KI Papua Barat, kemudian dilanjutkan dengan sesi wawancara oleh pemeriksa untuk menggali informasi tambahan yang belum tercantum dalam laporan. Klarifikasi juga dilakukan terhadap beberapa data yang diragukan guna memastikan peningkatan kualitas pelaporan.
Dari hasil pembahasan, terdapat beberapa data dukung yang perlu dilengkapi, antara lain implementasi hasil Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perguruan tinggi, termasuk kegiatan sosialisasi dan edukasi, serta laporan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran KI, baik melalui konsultasi maupun mediasi. Selain itu, dibutuhkan pula data dukung yang berkaitan dengan potensi pelanggaran KI di wilayah Papua Barat. Seluruh data tambahan tersebut telah dilengkapi oleh tim dan selanjutnya akan diperiksa kembali oleh Tim Kerja Analisa Maturitas P2L DJKI.
Proses klarifikasi dan wawancara yang dilakukan pada kegiatan ini menjadi bahan penting dalam penilaian tingkat maturitas KI, sehingga hasil penilaian dapat lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan, kegiatan berjalan lancar dan menjadi langkah awal yang signifikan dalam meningkatkan akurasi serta validitas pelaporan kegiatan di lingkungan Kanwil Kemenkum Pabar.
Kegiatan ini dinilai memberikan manfaat besar, terutama dalam meningkatkan literasi KI, mendorong kreativitas lokal, serta memperluas akses pelayanan bagi masyarakat dalam melindungi karya dan inovasi mereka.
