Manokwari,– Dalam rangka memastikan rancangan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat memfasilitasi rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Manokwari tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Warmare–Prafi, Kamis (25/9).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Reformasi Birokrasi, Kanwil Kemenkum Papua Barat, dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Muhayan. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Manokwari, konsultan infrastruktur, serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Manokwari melalui Zoom Meeting.
Pembahasan berlangsung konstruktif dengan sejumlah masukan teknis dari tim perancang, antara lain penggunaan terminologi hukum yang tepat, penyesuaian format peraturan sesuai teknik perundang-undangan, serta perbaikan sistematika sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011. Pemerintah daerah menerima masukan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti penyempurnaan rancangan.
Rapat ditutup secara resmi oleh Ketua Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan. Hasil harmonisasi ini diharapkan dapat mempercepat finalisasi Ranperbup RDTR Warmare–Prafi, sehingga segera ditetapkan dan memberikan kepastian hukum bagi pembangunan wilayah.
