Manokwari, – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat turut ambil bagian dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari di Aula Kasuari, Gedung Keuangan Negara, Rabu (9/2025).
Kanwil Kemenkum Papua Barat diwakili oleh Kepala Bagian TU dan Umum, Dwi Kristika Rohana, bersama sejumlah mitra kerja lainnya dari instansi daerah, perbankan, akademisi, media, dan pelaku UMKM. Kehadiran Kemenkum menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Adapun Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Papua Barat, Moch. Abdul Kobir, bersama Kepala KPPN Manokwari, Kurniawan Santoso. Dalam sambutannya, Abdul Kobir menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang tepat sasaran agar memberikan manfaat nyata terutama pada program prioritas nasional.
FKP ini juga ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Forum Jembatan ZI (Jejaring Pembangunan dan Penguatan Integritas) bertema “Sinergi Integritas: Satukan Langkah Menuju Papua Emas”. Seluruh peserta, termasuk Kanwil Kemenkum Papua Barat, menyepakati tujuh poin komitmen, mulai dari penguatan zona integritas, kolaborasi lintas instansi, hingga integrasi nilai-nilai lokal dalam pelayanan publik.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat, Amus Atkana, dalam kesempatan ini hadir sebagai narasumber, dalam penyampaiannya ia menekankan pentingnya peran pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Instansi pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat, karena mereka merupakan ujung tombak penyelenggaraan negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara.
