Manokwari — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat Sahata Marlen Situngkir bersama jajaran pimpinan mengikuti kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum B02 Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring pada Senin (9/3/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh kantor wilayah dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya evaluasi dan penguatan kinerja organisasi.
Turut hadir mendampingi Kepala Kantor Wilayah dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum Adel Chandra, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Muhayan, serta para pejabat lainnya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat.
Kegiatan analisa dan evaluasi kinerja dilaksanakan secara hybrid dengan pelaksanaan terpusat di Ruang Rapat Soepomo Kementerian Hukum Republik Indonesia di Jakarta dan diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting oleh seluruh jajaran Kementerian Hukum di Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta menyampaikan pentingnya pelaksanaan analisa dan evaluasi kinerja sebagai bagian dari upaya mendorong percepatan capaian program kerja sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan di setiap unit kerja berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dilakukan tidak hanya sebagai bentuk monitoring, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.
Sejumlah fokus utama turut menjadi perhatian dalam pembahasan, di antaranya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu, rapat juga membahas rekapitulasi data Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan internal.
Bagi Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat, keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus melakukan evaluasi kinerja sekaligus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program kerja di daerah.
Pembahasan dalam kegiatan tersebut juga mencakup prioritas nasional Kementerian Hukum tahun 2026, capaian serta realisasi anggaran, penyerapan belanja, hingga proses alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN).
Selain itu, perhatian juga diberikan pada penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa, pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta optimalisasi pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Kegiatan analisa dan evaluasi kinerja ini juga diisi dengan pemaparan dari masing-masing unit eselon I mengenai capaian kinerja selama periode B02 Tahun 2026 yang menjadi bahan evaluasi sekaligus penguatan kinerja organisasi ke depan.
