Sorong - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap berkolaborasi untuk peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Sorong. Hal tersebut dibahas dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kamis (5/3/2026).
Audiensi tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir yang didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Muhayan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Adelchandra, serta Ketua Ikatan Pengurus Wilayah Notaris Papua Barat Daya, Christina Ella Yonatan.
Rombongan Kanwil Kemenkum Papua Barat diterima Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau bersama Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Kareth.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas rencana agenda peresmian Posbankum di Sorong sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum.
Selain itu, pertemuan juga menyinggung percepatan pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di lingkungan kampus dan universitas di wilayah Papua Barat Daya. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan perlindungan sekaligus pemanfaatan KI di kalangan akademisi dan masyarakat.
Marlen usai audiensi berharap sinergi dan kolaborasi ini dapat berlangsung dengan harmonis untuk memberikan layanan hukum makin mudah bagi masyarakat Papua Barat Daya dan menimbulkan rasa nyaman bersama.
