Manokwari - Kakanwil Kemenkum Papua Barat, Piet Bukorsyom didampingi Kasubbag Tata Tusaha dan Umum, Dwi Kristika Rohana memberikan pengarahan bagi Security dan Cleaning Service pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat jelang libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri Tahun 2025 (Jumat, 28/03/2025).

Piet berharap petugas keamanan dan kebersihan tetap menjalankan tugasnya seperti yang sudah dijadwalkan meskipun tidak ada aktifitas pegawai. Hal tersebut guna kondisi Kanwil Kemenkum Pabar tetap aman dan terawat.

Pengarahan diakhiri dengan pengecekan kelistrikan dan penyegelan ruangan kerja dan pintu utama gedung kantor.

Manokwari - Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H dan Progres Akhir Pemenuhan Daduk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua Barat (Piet Bukorsyom) didampingi Kepala Bidang Kekayaan intelektual (Achmad Djunaidi) memberikan pengarahan kepada jajaran secara virtual, Kamis (27/03/2025).
Pengarahan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat Nomor W.31.OT.03.02 - 51 tanggal 26 Februari 2025 tentang Penyampaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2025.
Kegiatan di awali dengan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa oleh Kepala Kantor Wilayah kepada seluruh pegawai Kementerian Hukum yang beragama muslim serta mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme dalam pelayanan publik menjelang Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh pegawai.
Kegiatan di lanjutkan dengan arahan Kepala Divisi P3H (Muhayan) selaku Ketua I Pokja ZI dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Adel Chandra) selaku Ketua II Pokja ZI sebagai arahan untuk memperkuat kinerja dan koordinasi dalam penyusunan serta implementasi LKE guna mencapai WBK/WBBM.
Melalui kegiatan ini, didapatkan beberapa catatan penting diantaranya :
1. Pentingnya sinergi dan komitmen bersama dalam membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan melayani. Kekurangan data agar segera dikoordinasikan untuk dikerjakan sehingga dapat diunggah tepat waktu;
2. Diharapkan semua data dukung dapat diunggah paling lambat pada tanggal 30 Maret 2025;
3. Sekretariat tiap pokja diharapkan meningkatkan sinergitas dan responsivitas dalam menyampaikan informasi kepada masing-masing kelompok kerja (Pokja), guna memastikan kelancaran koordinasi dan pelaksanaan tugas;
4. Rekap update informasi disampaikan oleh masing-masing sekretariat dan akan dirangkum untuk laporan lebih lanjut.

#PietBukorsyom
#kanwilkemenkumPabar
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah

Manokwari - Bertempat di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Piet Bukorsyom melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Mandiri yang diwakili oleh Nelson Manginte, Government Business Head Region XII, Rabu (26/03/2025).

PKS ini mengikat Kantor Wilayah Kemenkum Pabar dan Bank Mandiri terkait Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Piet berharap dengan penggunaan KKP sebagai sarana pembayaran, kelancaran tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum Pabar dalam hal pengelolaan keuangan menjadi lebih lancar dan akuntabel.

Para pejabat Administrator Kanwil Kemenkum Pabar turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Manokwari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat menggelar rapat daring Tim Kerja Zona Integritas (ZI) melalui Zoom Meeting pada Selasa (25/3). Rapat ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Piet Bukorsyom, Kadiv Yankum, Adel Chandra, Kadiv P3H, Muahayan, Pejabat Administrator, serta JFT dan JFU di lingkungan Kanwil Kemenkum Papua Barat.

Dalam rapat ini, dibahas progres pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas serta langkah-langkah strategis untuk percepatan pemenuhannya. Selain itu, turut dievaluasi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah rampung. Beberapa agenda utama yang dibahas meliputi:

1. Pembahasan pencapaian pemenuhan data dukung LKE ZI dan strategi percepatan pelengkapannya.
2. Evaluasi inovasi di bidang Teknologi Informasi.
3. Komitmen unit kerja dalam menyelesaikan pemenuhan dokumen yang masih kurang.
4. Arahan pimpinan mengenai langkah perbaikan dan optimalisasi pemenuhan data dukung.

Kepala Kantor Wilayah, Piet Bukoryom, menekankan pentingnya sinergi antarunit kerja dalam memastikan kelengkapan data dukung. Beliau berharap seluruh tim dapat terus meningkatkan koordinasi dan bekerja sama secara maksimal agar data dukung yang masih kurang dapat segera dilengkapi.

Berdasarkan hasil rapat, capaian pemenuhan data dukung LKE ZI telah mencapai 90%, dengan verifikasi akhir masih menunggu validasi dari pusat. Tim terkait telah menyatakan komitmennya untuk segera melakukan perbaikan dan melengkapi data sesuai dengan arahan pimpinan.

Selain itu, rapat juga menyoroti perlunya koordinasi lebih intensif antarunit kerja guna memastikan pemenuhan data dukung secara tepat waktu. Pimpinan menginstruksikan untuk melakukan monitoring berkala terhadap progres pemenuhan, agar seluruh tahapan dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.

Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan seluruh data dukung LKE ZI dapat segera terpenuhi, sehingga memperkuat implementasi Zona Integritas di lingkungan Kanwil Kemenkum Papua Barat.

Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua Barat turut serta hadir via daring dalam Apel Pelepasan Mudik Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M yang diselenggarakan secara hybrid dan terpusat di lapangan merah Kemenkum, Jakarta pada Jumat (21/3).

di ikuti dari aula Kanwil Kemenkum Papua Barat, apel ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Piet Bukorsyom, beserta jajaran Kanwil Kemenkum Papua Barat. Turut hadir juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Papua Barat, Fatrixs C. Manufandu serta Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Papua Barat, Hensah.

Dengan tema “Mudik Aman Sampai Tujuan”, Program ini merupakan wujud sinergi antara Kemenkum dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Program mudik bersama ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Hukum dalam mendukung kebijakan pemerintah guna menjamin kelancaran dan keselamatan perjalanan arus mudik Lebaran 2025. Dengan total peserta sebanyak 1.160 orang, program ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pegawai yang akan pulang ke kampung halaman.

Dalam sambutannya, Menteri HAM, Natalius Pigai mengingatkan para pegawai yang mengikuti program mudik bersama untuk tetap menjaga silaturahmi serta menjadikan momentum ini sebagai ajang mempererat hubungan kekeluargaan. Tradisi mudik telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia, terutama bagi umat Muslim. Ia juga berpesan agar peserta menyampaikan salam hangat kepada keluarga di kampung halaman.

Sebagai simbol dimulainya program mudik bersama, pelepasan peserta dilakukan secara seremonial setelah apel berlangsung. Momen ini menjadi bukti nyata komitmen Kemenkum dalam menyediakan fasilitas mudik yang aman dan nyaman bagi para pegawai. Dengan adanya program ini, diharapkan seluruh peserta dapat menikmati perjalanan yang lancar, selamat, dan penuh kebersamaan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 H.