Manokwari — Dalam rangka memperingati Hari Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menggelar Upacara yang di rangkai dengan pelucuran Identitas Kependudukan Digital – Orang Asli Papua (IKD-OAP) yang berlangsung pada ini (Jumat, 21 November 2025) bertempat di Halaman Upacara Kantor Gubernur Papua Barat.
Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan turut dihadiri oleh Dirjen Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Papua Barat, Piet Bukorsyom, serta jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD.
Dalam sambutannya, Dominggus mengatakan bahwa, peluncuran IKD OAP ini merupakan bagian dari komitmen penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan publik. Menurutnya, pemerintah melalui Kemendagri terus mendorong percepatan layanan administrasi kependudukan berbasis digital agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, efisien, aman, dan akurat.
Dominggus Mandacan mengungkapkan IKD-OAP selaras dengan misi Gubernur Papua Barat dan Wakil Gubernur Papua Barat, khususnya misi ke-6: “Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuju good governance,” dan misi ke-7: “Optimalisasi Otsus untuk mensejahterakan OAP dengan tersedianya data terpilah dan pemanfaatannya sebagai basis pembangunan.”
Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pelucuran IKD-OAP. Gubernur Papua Barat, Dirjen Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kakanwil Kemenkum Pabar bersama unsur Forkopimda dan pimpinan OPD secara resmi meluncurkan layanan digital tersebut sebagai upaya memperkuat pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif, modern, dan berbasis teknologi.
Acara launching diawali dengan Laporan Kegiatan oleh Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Papua Barat, Ria Maria Come dilanjutkan dengan sambutan Dirjen Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan sambutan sekaligus menekankan pentingnya transformasi digital dalam pelayanan identitas kependudukan, khususnya bagi Orang Asli Papua.
Pelaksanaan launching ditutup dengan penyerahan secara simbolis Akta Pernikahan dan IKD-OAP serta peninjauan stand layanan IKD-OAP oleh Gubernur bersama pejabat terkait, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan tepat sasaran.
