Manokwari - Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Adelchandra menghadiri acara Pengukuhan Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Jumat (21/11/2025).
Pengukuhan Budi Rahman selaku Kepala Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar diawali dengan penandatanganan prasasti peresmian Kantor OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dalam sambutannya berharap sinergi bersama OJK dapat lebih optimal untuk terus mewujudkan program-program kerja di Papua Barat. Tak lupa diakhir sambutannya, ia mengucapkan selamat bertugas di Kota Injil kepada Budi Rahman.
Sementara itu, Mahendra Siregar mengatakan bahwa OJK di daerah merupakan ujung tombak yang ikut menjadi bagian dari perubahan yang mengeksekusi kebijakan dan inklusi keuangan dirasakan masyarakat di daerah. Ia juga mengatakan bahwa OJK tidak bisa berdiri sendiri melainkan membutuhkan koordinasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan.
"tugas ini merupakan tanggung jawab besar untuk memastikan pelaksanaan fungsi dan peran OJK di daerah, yang penting ini berjalan efektif berintegritas dan memberikan maafaat nyata." pesan Mahendra.
Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ali Baham Temongmere, jajaran pejabat OJK, unsur Forkopimda Papua Barat, serta pimpinan instansi vertikal yang memiliki keterkaitan dengan peran OJK di daerah.
Adelchandra menegaskan kehadirannya mewakili Kepala Kantor Wilayah dan menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan OJK untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, terutama dalam aspek kepastian dan perlindungan hukum.
“Sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dengan OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, khususnya terkait layanan fidusia. Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Papua Barat dan Papua Barat Daya,” ujar Adelchandra.
Sebagai tindak lanjut, OJK berencana menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) terkait fidusia. Melalui forum tersebut, kedua pihak berharap dapat menyelaraskan pelayanan fidusia sehingga mampu memberikan kepastian hukum baik dalam layanan OJK maupun layanan Kementerian Hukum bagi masyarakat.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Papua Barat, Piet Bukorsyom berharap penguatan koordinasi antara Kemenkum dan OJK tak hanya mendukung perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, tetapi juga mendorong stabilitas dan percepatan pertumbuhan ekonomi di Papua Barat serta Papua Barat Daya.
