Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) yang diwakili Kabag TU dan Umum, Dwi Kritika Rohana, menghadiri kegiatan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Barat Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan di Ballroom Aston Niu Hotel, Rabu (15/4/2026).
Kehadiran Kanwil Kemenkum Pabar dalam forum tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap proses evaluasi dan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam aspek hukum dan tata kelola pemerintahan.
Kegiatan yang dihadiri pimpinan dan anggota DPR Papua Barat serta para pemangku kepentingan ini menjadi forum strategis dalam menilai capaian pembangunan sekaligus merumuskan langkah ke depan.
Wakil Ketua DPR Papua Barat, Petrus Makbon, dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya forum LKPJ sebagai sarana evaluasi terhadap indikator pembangunan daerah.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, memaparkan arah kebijakan pembangunan yang difokuskan pada percepatan transformasi daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang inklusif dan optimalisasi sektor unggulan, seperti pertanian, kelautan, industri, dan pariwisata.
Selain itu, penyesuaian penjabaran APBD Tahun 2025 dilakukan untuk merespons dinamika pelaksanaan anggaran, perubahan kebijakan, serta kebutuhan masyarakat, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kehadiran Kanwil Kemenkum Pabar dalam kegiatan ini merupakan bentuk peran serta dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan kerangka hukum yang berlaku, demi mendukung pembangunan yang akuntabel dan berkelanjutan.
Kegiatan berlangsung tertib serta menjadi sarana penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal demi mendukung pembangunan di Papua Barat.
