Sorong – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat melaksanakan kegiatan monitoring terhadap Layanan Bantuan Hukum dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kota Sorong, Kamis (5/3/2026). Kegiatan ini memastikan penyelenggaraan layanan bantuan hukum kepada masyarakat berjalan secara optimal, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Monitoring dilaksanakan di Lembaga Bantuan Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) dan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Muhayan, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Adelchandra.
Saat menyambut tim, Ketua Lembaga Bantuan Hukum PBHKP, Lori Dacosta menyampaikan perkembangan pelaksanaan layanan bantuan hukum di Kota Sorong, termasuk operasional Posbankum yang telah memberikan akses layanan hukum bagi masyarakat.
Kegiatan monitoring ini juga menjadi sarana bagi Kanwil Kemenkum Papua Barat untuk menerima laporan pelaksanaan layanan Posbankum sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan bantuan hukum di lapangan.
Marlen dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya penyelenggaraan layanan bantuan hukum yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Baik Kanwil Kemenkum Pabar maupun Lembaga Bantuan Hukum BPHKP berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan bantuan hukum dan Posbankum sehingga dapat berkontribusi nyata dalam program restorative justice dan membantu masyarakat tidak mampu di Papua Barat Daya mendapat keadilan.
