Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) melakukan serangkaian konsultasi dan Koordinasi ke tingkat pusat di Jakarta guna memperkuat kualitas pelayanan hukum, pelindungan kekayaan intelektual, serta tata kelola sumber daya manusia Kanwil Kemenkum Pabar.
Kakanwil Kemenkum Pabar, Sahata Marlen Situngkir, memimpin tim didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhayan, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Dwi Kristika Rohana.
Dalam pertemuan dengan Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI, Constantinus Christomo, Marlen menyampaikan terkait pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta penguatan peran paralegal dan OBH. Marlen menegaskan akan mengintensifkan pelatihan paralegal dengan melibatkan narasumber dari OBH sebagai pemberi materi. BPHN kemudian menyarankan agar jajaran Kanwil Papua Barat menyelenggarakan webinar terkait Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di masing-masing provinsi guna memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu serta pelibatan OBH sebagai narasumber untuk kegiatan Paralegal.
Kunjungan berlanjut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk beraudiensi dengan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damarsasongko. Marlen melaporkan perkembangan signifikan terkait Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
"Kami telah membangun koordinasi intensif dengan dinas terkait, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah. Ke depan, sosialisasi mengenai royalti juga akan kami masifkan melalui media kreatif seperti podcast," ujar Marlen.
Menutup rangkaian kegiatan, tim melakukan konsultasi dengan Kepala Biro SDM, Sunu Tedy Maranto, terkait dinamika kepegawaian. Menanggapi adanya sejumlah permohonan pindah tugas pegawai -baik antar instansi maupun internal kementerian- Sunu menegaskan bahwa kebijakan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Kakanwil.
Namun, Sunu menekankan agar setiap keputusan mutasi wajib mempertimbangkan keseimbangan antara beban kerja dan jumlah pegawai yang tersedia agar pelayanan publik di daerah tetap optimal mengingat Kanwil Kemenkum Pabar wilayah kerjanya mencakup Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Marlen berharap dari koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan menjelang akhir triwulan pertama ini hari ini dapat memberikan ide-ide baru dalam mengambil langkah kebijakan di triwulan selanjutnya.
