Jakarta – Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah Papua dan Papua Barat Daya, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual (KI) Kanwil Kemenkum Pabar, Achmad Djunaidi, didampingi Analis KI Ahli Muda, Merio Sergio Alu Resi melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal KI (DJKI) guna memperkuat sinergi dan penyelarasan program kerja Tahun 2026, Kamis (12/02/2026).
Saat berkoordinasi dengan Bagian P2L DJKI, tim diterima oleh Nuralia beserta Tim Pokja Evaluasi Pelaporan dan Pengendalian Internal. Pemahaman arah kebijakan dan strategi dalam mencapai tujuan serta sasaran kinerja menjadi pokok bahasan dengan harapan agar layanan KI di wilayah dapat berjalan efektif dan terukur.
Selanjutnya, tim Pelayanan KI juga melakukan koordinasi dengan Direktorat Penegakan Hukum DJKI yang diterima oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Sengketa Alternatif, Baby Mariaty bersama jajaran tim kerja. Pembahasan difokuskan pada pembangunan sistem penegakan hukum KI di daerah, meliputi upaya pencegahan, pembinaan, serta penanganan aduan terkait pelanggaran Kekayaan Intelektual. Selain itu, dilakukan pemetaan subjek layanan berbasis KI pada tempat usaha seperti rumah bernyanyi dan pusat perbelanjaan guna meningkatkan edukasi dan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran royalti.
Koordinasi turut dilaksanakan dengan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, khususnya bersama Tim Kerja Sertifikasi dan Mutasi Merek yang diwakili oleh Sammy Teddy Rory. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai kendala dalam proses penerbitan sertifikat merek serta langkah-langkah teknis penyelesaiannya.
Sinergi dan koordinasi yang dilakukan diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan, perlindungan, dan penegakan hukum KI di wilayah.
