Sorong - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) terus memperkuat kualitas layanan bantuan hukum melalui koordinasi strategis dengan Lembaga Bantuan Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (LBH PBHKP), Rabu (1/4/2026). Kegiatan difokuskan pada pelaksanaan pelatihan paralegal serta percepatan penghimpunan laporan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Provinsi Papua Barat Daya.
Didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Muhayan serta Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual, Achmad Djunaidi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir alam pertemuan tersebut, membahas upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan paralegal sebagai garda terdepan dalam pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat.
Koordinasi juga menyoroti pentingnya percepatan dan pembenahan sistem pelaporan layanan Posbankum. Optimalisasi mekanisme pengumpulan dan pengelolaan data menjadi perhatian utama, agar pelaporan dapat dilakukan secara lebih sistematis, terintegrasi, dan akurat.
Ketua LBH PBHKP, Lory Da Costa turut memberikan sejumlah masukan strategis, di antaranya perlunya konsistensi dalam pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Hal tersebut dinilai penting guna memastikan data layanan Posbankum dapat menjadi dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan yang efektif.
Koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan hukum khususnya Posbankum yang lebih optimal, transparan, dan akuntabe di wilayah Papua Barat Daya.
