Manokwari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat berpartisipasi dalam kegiatan Diseminasi dan Asistensi Pedoman Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) serta Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum, kamis (02/04/2026).
Acara berlangsung di Ruang Rapat Perpustakaan dan secara daring melalui Zoom Meeting, dengan menghadirkan Tim BSK Hukum, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tim Kerja AIEK Papua Barat, serta Forum Komunikasi Kebijakan di Wilayah (FKK).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas tim kerja AIEK di wilayah, sekaligus memberikan asistensi teknis dalam penyusunan analisis kebijakan. Output yang dihasilkan meliputi kertas kerja analisis kebijakan, policy brief yang akan diunggah pada aplikasi Legal Policy Hub FKK, serta hasil asistensi sebagai dasar pelaksanaan DSK pada September–November 2026.
Melalui kegiatan ini, diharapkan Tim Kerja AIEK Papua Barat semakin siap menyusun analisis kebijakan yang aplikatif dan strategis, sehingga dapat mendukung perumusan kebijakan hukum yang responsif di tingkat wilayah maupun nasional. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari agenda Transformasi Budaya Kerja dan Hemat Energi yang terus digalakkan di lingkungan Kementerian Hukum.
