Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) menggelar kegiatan Supervisi Tindak Lanjut Penelitian RKA-K/L Pagu Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Senin (25/8/2025) di ruang rapat Lt.1 Perpustakaan.
Kegiatan ini dihadiri Tim Supervisi Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Analis Anggaran ahli muda, Andia Dani Utomo dan Pelaksana Bagian Program dan Anggaran, Reymuda Radja Sipayung, Tim Kerja Program dan Pelaporan, serta Operator RKA-K/L satuan kerja dan akan berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 25 s.d 27 Agustus 2025.
Kegiatan dibuka oleh Kakanwil Kemenkum Pabar, Piet Bukorsyom didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundangan-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhayan dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Adel Chandra. Dalam arahannya beliau menyampaikan bahwa supervisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyusunan anggaran TA 2026 dilakukan sesuai dengan ketentuan, baik dari sisi postur anggaran, kesesuaian target KRO/RO, kepatuhan terhadap standar biaya, hingga kelengkapan dokumen pendukung.
Melanjutkan arahannya, Kakanwil menyebutkan bahwa sejalan dengan arahan Biro Perencanaan dan Organisasi, terdapat beberapa kebijakan penting yang harus dipatuhi dalam penyusunan anggaran TA 2026, antara lain:
- Memastikan pengalokasian anggaran lebih berkualitas atau spending better, berorientasi pada hasil (result-based), dan mendukung transformasi ekonomi;
- Menjamin ketersediaan anggaran belanja pegawai, termasuk gaji ke-13, tunjangan hari raya, serta kebutuhan pegawai baru maupun pegawai yang akan pension;
- Mengoptimalkan belanja barang sesuai prioritas serta pemeliharaan aset untuk menjaga nilai manfaat jangka Panjang;
- Memfokuskan belanja modal pada penyediaan sarana dan prasarana kerja yang mendukung peningkatan layanan hukum di Papua Barat.
Melalui supervisi ini, diharapkan penyusunan RKA K/L 2026 di lingkungan Kanwil Kemenkum Pabar semakin efektif, efisien, dan selaras dengan arah kebijakan nasional.