Sorong, - Kantor wilayah Kementerian Hukum Papua Barat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Sorong untuk memperkuat sinergi pembangunan hukum, khususnya dalam peningkatan akses keadilan dan kualitas layanan hukum di daerah. Senin (02/2).
Koordinasi tersebut dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat Sahata Marlen Situngkir bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Muhayan dan tim. Pertemuan membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari perlindungan Kekayaan Intelektual atas inovasi masyarakat Kota Sorong, percepatan pembentukan dan penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), hingga rencana pelatihan paralegal. Harmonisasi produk hukum daerah serta penguatan capaian Indeks Reformasi Hukum juga menjadi bagian penting dari pembahasan sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang taat hukum.
Kehadiran jajaran Kanwil Kemenkum Papua Barat disambut oleh Asisten II Setda Kota Sorong, thamrin tajuddin dan Kepala Bagian Hukum pemkot sorong lodwig malaseme serta staf. Dalam pertemuan tersebut, thamrin menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selama ini diberikan Kanwil, khususnya dalam harmonisasi peraturan daerah, pendaftaran Kekayaan Intelektual, serta penguatan program desa dan kelurahan sadar hukum. Ia berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat untuk memperluas jangkauan layanan hukum kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Kakanwil Sahata Marlen Situngkir menekankan pentingnya pembentukan Posbankum sebagai ruang penyelesaian persoalan hukum di luar pengadilan yang mudah diakses masyarakat. Menurutnya, Posbankum tidak boleh berhenti pada seremoni atau penerbitan surat keputusan semata, tetapi harus diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia. Dalam kesempatan tersebut Kakanwil menyampaikan bahwa Kanwil akan melakukan pembinaan dan bimbingan teknis bagi para penyuluh hukum agar Posbankum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Papua Barat dan Pemerintah Kota Sorong menegaskan komitmen bersama untuk terus berjalan seiring dalam menghadirkan layanan hukum yang melindungi hak-hak masyarakat, mendorong kesadaran hukum, serta mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
