Kaimana - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Kaimana, Isak Waryensi didampingi Kepala Bagian Hukum, Imanuel Tumanat terkait penguatan layanan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Hukum, Jumat (30/01/2026).
Layanan hukum yang disampaikan antara lain percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kabupaten Kaimana. Menurut Marlen, Posbankum sangat penting bagi masyarakat karena permasalahan hukum yang timbul di masyarakat, penanganannya tidak serta merta menjadi tindak pidana namun dapat diselesaikan oleh Posbankum yang ada.
Marlen selanjutnya menyampaikan terkait potensi Kekayaan Intelektual (KI) yang ada di Kaimana sehingga dapat didaftarkan dan mempunyai kekuatan hukum. Contoh KI yang dapat didaftarkan yakni merek kolektif atas usaha yang dimiliki oleh Koperasi Merah Putih maupun kebudayaan seperti tarian ataupun ukiran yang didaftarkan sebagai KI Komunal.
Kepala Divisi P3H, Muhayan yang juga turut mendampingi menyampaikan terkait layahan harmonisasi produk hukum daerah melaui aplikasi e-harmonisasi dan dapat dibahas baik secara offline maupun online. Selain itu, Muhayan juga menyoroti penguatan Indeks Reformasi Hukum (IRH), Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), pelatihan paralegal dan penyelenggaraan kompetisi juru damai/Peacemaker Justice Award (PJA).
Isak Waryensi mengapresiasi kunjungan yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkum Pabar. Dikatakannya, kegiatan yang disampaikan menjadi perhatian besar pemerintah kabupaten Kaimana karena dinilai dapat menciptakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mengakhiri audiensi, Marlen berharap pemerintah Kabupaten Kaimana dapat memanfaatkan layanan yang ada pada Kanwil Kemenkum Pabar khususnya dalam pendirian Posbankum.
