Manokwari - 5 (lima) rekomendasi peningkatan capaian Kekayaan Intelektual (KI) di Papua Barat dihasilkan dalam Rapat Evaluasi Pelaporan Kinerja Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2025 yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar), Senin (17/11/2025) di ruang rapat lt.1 Kanwil Kemenkum Pabar.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Adelchandra saat membuka kegiatan menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam memperluas pemahaman dan pelindungan kekayaan intelektual sehingga mampu mendorong peningkatan pendaftaran dan pelindungan KI di wilayah Papua Barat.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Achmad Djunaidi menyampaikan evaluasi pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun berjalan. Ia menyoroti capaian target, kendala pelaksanaan di lapangan, serta perbaikan yang perlu dilakukan pada mekanisme pelaporan. Ia menekankan bahwa peningkatan capaian KI tidak hanya bergantung pada sosialisasi, tetapi juga pada penguatan pendampingan dan dukungan kelembagaan.
Adapun 5 rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat yang diikuti BRIDA Provinsi Papua Barat, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sentra KI Universitas Papua, dan tim pelayanan bidang KI antara lain: 1). Peningkatan kolaborasi dan sinergi bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dengan perguruan tinggi serta instansi terkait; 2). Koordinasi perguruan tinggi guna peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual; 3). Kegiatan sosialisasi dan edukasi Kekayaan Intelektual bukan hanya di kalangan UMKM tetapi juga pada komunitas adat dalam upaya pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal; 4). Fokus kegiatan disesuaikan dengan tahun tematik dan anggaran yang tersedia; 5). Perlunya pendampingan dan pengawasan lebih komprehensif dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan daya saing produk yang didaftarkan.
"rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat ini menjadi bahan tindak lanjut bagi Kanwil Kemenkum Papua Barat untuk memperkuat ekosistem KI di daerah, mendorong kreativitas masyarakat, dan memastikan pelindungan hukum atas karya dan pengetahuan lokal berjalan semakin optimal." ujar Adelchandra
