Manokwari - Memasuki pertengahan Triwulan II Tahun 2025, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum melaksanakan Rapat Analisa Capaian Kinerja Triwulan II Kantor Wilayah Kementerian Hukum secara daring, Rabu (14/05/2025).
Rapat diawali dengan Koordinasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bersama Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas. Dikatakannya, Kakanwil di setiap wilayah harus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Notaris dan Pemerintah Daerah mulai dari Provinsi hingga ke Kota/Kabupaten agar pembentukan Koperasi ini dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Diketahui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2025. Urgensi pembentukan koperasi ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dengan membuat Surat Edaran Nomor: AHU-AH.02-40 Tahun 2025 tentang Percepatan Pengesahan Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi atas capaian kinerja Kanwil Kemenkum yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta. Kesempatan tersebut digunakan oleh kantor wilayah untuk menyampaikan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tusi di wilayah masing-masing.
Beberapa hal yang menjadi perhatian Sekjen Kemenkum RI antara lain:
1. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui identifikasi kendala atau hambatan dan temukan formula untuk mendapatkan langkah perbaikan;
2. Meningkatkan sinergi internal maupun eksternal;
3. Fokus terhadap target capaian kinerja, kegiatan prioritas nasional dan output yang berdampak langsung pada masyarakat;
4. Memperkuat sistem pelaporan berbasis hasil dengan mengacu pada indikator;
5. Memastikan ketepatan waktu dan akurasi penyampaian pelaporan;
6. Tegakkan disiplin pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada seluruh jajaran;
7. Pastikan setiap program/kegiatan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Mulai persiapan pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan III agar tidak terjadi keterlambatan implementasi;
9. Manfaatkan hasil evaluasi triwulan I dan II untuk penguatan pelaksanaan selanjutnya.
Sebelum menutup rapat, Nico Afinta menyampaikan informasi terkait 4 program studi baru yang dibuka di Kampus Pengayoman dan saat ini dilakukan penerimaan dosen/widyaiswara bagi pegawai yang berlatar belakang disiplin ilmu hukum.
Rapat diikuti oleh Kakanwil Kemenkum Pabar, Piet Bukorsyom, Kadiv Pelayanan Hukum, Adel Chandra, dan Kabid Pelayanan KI, Achmad Djunaidi dari Kota Sorong. Sementara itu di Manokwari, kegiatan diikuti oleh Kadiv P3H, Muhayan, Kabag Tata Usaha dan Umum, Dwi Kristika, Kabid Pelayanan AHU, Soleman Lilingan dan beberapa pegawai terkait di Ruang Rapat Lt.1 Kanwil Kemenkum Pabar.
