Manokwari – Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan hukum dan mendukung pembangunan hukum di Provinsi Papua Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, Kamis (11/09/2025). Pertemuan yang ini bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Kanwil Kemenkum Pabar dalam berbagai program strategis pemerintah khususnya terkait tugas dan fungsi Kementerian Hukum.
Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil Kemenkum Papua Barat, Piet Bukorsyom menyerahkan draft Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kanwil Kemenkum Pabar, serta draft dukungan terhadap proyek perubahan dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Adelchandra dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhayan. Selain itu, berbagai aspek strategis turut disampaikan yaitu pendampingan layanan kekayaan intelektual di daerah, layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), aspek harmonisasi pembentukan peraturan daerah, layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, kolaborasi berkelanjutan dalam pembinaan kesadaran hukum masyarakat.
Menurut Piet, Kanwil Kemenkum Papua Barat tidak dapat bergerak sendiri dan memperoleh capaian kinerja yang maksimal tanpa dukungan dari Pemerintah Daerah sebagai puncak komando tertinggi di wilayah.
Menanggapi hal tersebut, Mohamad Lakotani menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program-program yang diinisiasi Kanwil Kemenkum Papua Barat. Ia menegaskan, pemerintah daerah siap bersinergi dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta mendukung terciptanya ekosistem hukum yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Papua Barat melalui program kerja dan kegiatan Kanwil Kemenkum Pabar.
Piet Bukorsyom berharap audiensi ini menjadi langkah awal setahun bekerja, bergerak, berdampak nyata dalam memperkuat sinergi kelembagaan, serta menciptakan ekosistem hukum yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.
