Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat mengikuti secara virtual Focused Group Discussion (FGD) Analisis Kebijakan terkait Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (12/03) ini dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Muhayan, didampingi para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Papua Barat.
FGD ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan. Beberapa kendala yang menjadi sorotan dalam diskusi ini meliputi keterlambatan kenaikan pangkat bagi perancang, ketidakjelasan pembagian tugas antara fungsional perancang dan analis hukum, serta perbedaan antara dokumen penilaian angka kredit dengan dokumen kerja sehari-hari. Oleh karena itu, analisis kebijakan ini dianggap penting guna memperjelas proses penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik sebagai pedoman bagi perancang perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya.
Pendekatan analisis yang digunakan dalam FGD ini mencakup pengumpulan data, pemetaan kepentingan dari para pemangku kebijakan, serta penggalian pendapat dari akademisi maupun praktisi. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan kebijakan berbasis bukti yang relevan dengan kondisi di lapangan serta kebutuhan masyarakat.
Selain itu, sejumlah rekomendasi disampaikan dalam diskusi ini, di antaranya:
- Penyusunan Peraturan Menteri Hukum yang lebih jelas dalam memberikan pedoman bagi perancang perundang-undangan.
- Penegasan mekanisme penilaian angka kredit yang lebih transparan dan sistematis.
- Pengembangan sistem yang mendukung peningkatan jenjang karir perancang perundang-undangan.
Melalui FGD ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang efektif dalam finalisasi Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Juklak dan Juknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan yang sistematis dan berbasis kajian ilmiah diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih terarah, terutama dalam membedakan tugas fungsional serta menyusun sistem penilaian yang komprehensif bagi perancang perundang-undangan.
