Jakarta – Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta memasuki hari kedua dengan agenda strategis yang berfokus pada penguatan kebijakan, evaluasi kinerja, serta sinkronisasi arah pembangunan hukum nasional. selasa (16/12).
Penyusunan Rencana Aksi tersebut dilaksanakan selama dua hari, mulai tanggal 16 hingga 17 Desember 2025. Pembahasan dibagi ke dalam enam komisi yang mewakili masing-masing bidang, yaitu Divisi Pelayanan Hukum, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta Bagian Tata Usaha dan Umum.
Adapun Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Piet Bukorsyom bersama Kadiv P3H, Muhayan tergabung dalam Komisi 5 membahas tentang Pembinaan Hukum. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Andel Chandra berada pada Komisi 2 membahas rencana aksi bidang Administrasi Hukum Umum (AHU).
Selanjutnya, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Dwi Kristika Rohana tergabung dalam Komisi I yang membahas rencana aksi Dukungan Manajemen.
Untuk diketahui bahwa Rencana Aksi penting dilakukan dan harus disusun secara matang, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan K/L. Setiap program dan kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas serta berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.
Adapun pelaksanaan pada hari kedua ini kegiatan tersebut, para peserta diminta untuk mengkaji secara mendalam rancangan petunjuk arah (jukrah) yang akan disusun, mulai dari penamaan, tujuan, hingga strategi pelaksanaannya. Penyusunan Rencana Aksi ini diharapkan mampu menjadi instrumen pengendalian kinerja yang efektif dalam mendukung capaian kinerja Kementerian Hukum pada Tahun 2026.
