Manokwari Selatan — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat terus mengintensifkan perannya dalam memperkuat infrastruktur hukum di daerah melalui pengembangan sistem digital dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Manokwari Selatan, yang digelar pada Selasa (1/7).
Dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhayan, bersama Penyuluh Hukum Ahli Muda, Ieriman Manda, tim Kanwil Kemenkum Pabar melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Manokwari Selatan, Fajrin, guna memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam mendukung agenda reformasi hukum di tingkat daerah.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dibahas, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan JDIH sebagai instrumen penting dalam keterbukaan informasi dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Menurut Kadiv Muhayan, penguatan JDIH daerah menjadi langkah konkret untuk memastikan setiap produk hukum daerah dapat diakses publik secara cepat, transparan, dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan bahwa JDIH di daerah tidak hanya aktif secara administrasi, tetapi juga benar-benar hidup sebagai platform yang mampu melayani masyarakat dengan baik. Ini bagian dari upaya mendorong kesadaran hukum berbasis digital di Papua Barat,” ungkap Muhayan dalam sesi koordinasi.
Dalam kesempatan itu, Kadiv Muhayan juga menekankan pentingnya penggunaan aplikasi e-Harmoni, sebuah sistem digital yang memfasilitasi proses harmonisasi produk hukum daerah. Hal ini diyakini akan mempercepat proses legislasi produk hukum daerah secara terstruktur dan sesuai aturan yang berlaku.
Sementara itu, dalam upaya mendukung peningkatan Indeks Reformasi Hukum (IRH), Kabupaten Manokwari Selatan didorong untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih pada tahun 2024. Tahun ini, penilaian IRH akan difokuskan pada penguatan data, pelibatan lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat dalam program hukum.
Tidak hanya itu, melalui kegiatan ini Kanwil Kemenkum Papua Barat mendorong percepatan pembentukan Raperda/Raperkada tentang Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan. Program strategis lain yang dibahas yakni pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) serta pendirian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di wilayah binaan.
Adapun kegiatan koordinasi ini juga mendapat dukungan positif dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Manokwari Selatan, yang menyatakan kesiapan untuk turut serta dalam pelaksanaan program-program hukum di tingkat desa dan kelurahan.
Kepala Bagian Hukum Setda Manokwari Selatan, Fajrin, menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan pengelolaan JDIH serta mendorong pelaksanaan program desa sadar hukum. “Kami siap mendukung seluruh agenda pembinaan hukum ini sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memperkuat budaya hukum di tengah masyarakat,” ujarnya.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan pembangunan hukum di daerah tidak hanya berjalan administratif, tetapi mampu menjadi motor penggerak perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih sadar hukum, tertib, dan berdaya.
