Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dalam rangka mewujudkan pemberian layanan hukum makin mudah kepada masyarakat. Sinergi tersebut ditandai dengan audiensi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Papua Barat, Muhayan dengan Wakil Bupati Manokwari, Mugiyono di ruang kerjanya, Jumat (26/9/2025).
Dalam pertemuan tersebut dibahas 3 hal penting. Pertama, rencana penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Manokwari dengan Kanwil Kemenkum Pabar dalam bidang harmonisasi produk hukum daerah, khususnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada). Melalui kerja sama tersebut, diharapkan kualitas penyusunan regulasi di daerah semakin baik dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
Kedua, pentingnya dukungan Pemkab Manokwari dalam penguatan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) guna memastikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.
Ketiga, dukungan pelaksanaan Proyek Perubahan terkait percepatan transformasi digital layanan harmonisasi hukum.
Mugiyono menyambut baik rencana yang disampaikan dan menyatakan dukungan penuh atas kerja sama harmonisasi produk hukum daerah dan proyek perubahan terkait transformasi digital. Mengenai penguatan Posbakum, ia menyampaikan kesiapan Pemkab untuk berkoordinasi dengan perangkat daerah agar kebutuhan yang diperlukan dapat difasilitasi.
Terkait hal di atas, Kakanwil Kemenkum Pabar, Piet Bukorysom menyampaikan bahwa dukungan Pemkab Manokwari dapat membantu mempercepat terwujudnya peningkatan kualitas regulasi di daerah dan terutama dalam pemberian bantuan hukum semakin dekat bagi masyarakat miskin melalui dukungan pendirian Posbankum di setiap Kelurahan di lingkup Kab. Manokwari.
