Manokwari – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Piet Bukorsyom, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Adel Chandra, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhayan, menghadiri undangan Dialog Percepatan Pembentukan Mockup dan Monitoring Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Papua Barat di Hotel Aston Manokwari, Sabtu (28/06/2025)
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Koperasi Indonesia,Ferry Joko Yuliantono, menyampaikan perkembangan terkait percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di Provinsi Papua Barat. Beliau menyampaikan apresiasi atas laporan dari Gubernur Papua Barat yang menyatakan bahwa proses pembentukan koperasi melalui Musyawarah Desa Khusus telah mencapai 100%. Lebih lanjut, ditargetkan bahwa pembentukan badan hukum koperasi akan rampung mencapai 100% pada akhir bulan Juni ini.
"Kami optimis bahwa dengan proses yang tengah berjalan saat ini, seluruh target tersebut akan tercapai, pada awal Juli," tegasnya.
Ferry juga menjelaskan bahwa Provinsi Papua Barat telah disepakati untuk menjadi wilayah percontohan dengan dua pendekatan: koperasi percontohan di wilayah pertanian dan koperasi percontohan di wilayah pesisir.
Sebagai tindak lanjut, telah disepakati untuk memulai pelatihan dan pendidikan bagi pengurus koperasi dan masyarakat desa mulai bulan Juni ini. Kesepakatan ini diambil bersama Gubernur, Wakil Gubernur, serta perwakilan Pemerintah. Tujuan dari program ini adalah agar seluruh koperasi Merah Putih di Provinsi Papua Barat dapat mulai beroperasi pada bulan Oktober, sesuai dengan arahan Bapak Presiden.
Dinas terkait di tingkat Provinsi, seperti Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Keuangan, akan memiliki peran aktif dalam penyelenggaraan pelatihan, pendampingan teknis, serta penguatan sistem kelembagaan koperasi. "Kami, mewakili Kementerian Koperasi dan UKM serta Satuan Tugas Nasional Koperasi Merah Putih, ingin memastikan bahwa masyarakat khususnya di Provinsi Papua Barat, menjadi aktor utama dalam menggerakkan ekonomi lokal melalui koperasi," tegasnya.
Ferry juga menyatakan bahwa program ini merupakan perwujudan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Papua Barat. "Kami percaya, melalui koperasi yang kuat dan berdaya saing, keadilan ekonomi akan benar-benar dirasakan hingga ke masyarakat Papua Barat," pungkasnya.
Kegiatan dihadiri oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, serta jajaran pejabat dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kementerian, dan lembaga terkait lainnya.
Piet Bukorsyom, Kakanwil Kemenkum Pabar mengatakan bahwa turut sertanya beserta jajaran menunjukkan dukungan terhadap inisiatif percepatan pembentukan koperasi di Papua Barat sehingga dapat dicapai tepat waktu.
