Manokwari - Bertempat di Ruang Rapat Lantai 1, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat mengikuti kegiatan Sosialisasi Sistem Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online di lingkungan Kementerian Hukum secara virtual. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Muhayan dan JFT Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum Papua Barat, Selasa (13/01/2026).
Sosialisasi SKM Online diselenggarakan sebagai bagian dari upaya penguatan partisipasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Tata Usaha, Dewi Ambarwati. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya komitmen seluruh unit kerja dalam mengimplementasikan SKM Online sebagai instrumen strategis untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, memperkuat akuntabilitas kinerja pelayanan, serta mendukung kebijakan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Winnie Anggraeni Kusumayanti selaku narasumber memaparkan kebijakan nasional terkait Survei Kepuasan Masyarakat, posisi strategis SKM dalam berbagai indikator evaluasi kinerja pemerintah, antara lain Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, dan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), serta urgensi integrasi SKM secara nasional melalui platform skm.go.id.
Winnie Anggraeni menjelaskan bahwa SKM Online merupakan platform tunggal yang terstandar, gratis, dan terintegrasi secara nasiona di mana platform ini mampu menyederhanakan proses survei lebih dari 80% serta menghemat anggaran pelaksanaan hingga lebih dari 90%. Selain itu, SKM Online mendukung konsolidasi data nasional, meningkatkan validitas dan integritas data, serta memperkuat mekanisme pengawasan serta check and balances antar level instansi pemerintah.
Pada sesi diskusi dan tanya jawab, peserta aktif memanfaatkan kesempatan untuk memperdalam pemahaman teknis serta menyampaikan kendala dan kesiapan instansi dalam mengimplementasikan SKM Online secara optimal.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum memiliki pemahaman yang komprehensif serta kesiapan yang memadai dalam mengimplementasikan SKM Online secara terintegrasi serta menjadikan hasil survei sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan publik yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
