Manokwari - Bertempat di ruang rapat lantai I Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhayan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Dwi Kristika Rohana beserta pegawai yang membidangi anggaran dan BMN mengikuti kegiatan Supervisi Usulan Belanja Modal dan Belanja Sewa Tahun Anggaran 2026 secara daring, Selasa (27/05/2025).
Diketahui, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan hasil tindak lanjut Restrukturisasi Kementerian Hukum dan HAM yang berimplikasi pada validasi serta finalisasi atas usulan belanja modal Kementerian Hukum TA 2026. Validasi dan finalisasi ini diharapkan dapat menghasilkan usulan anggaran yang berkualitas.
Kepala Bagian Program Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Febri Mujiono saat membuka kegiatan menekankan agar usulan anggaran harus efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta memperhatikan kualitas dan skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan tujuan Kementerian.
Kegiatan dilanjutkan dengan asistensi usulan anggaran, konfirmasi serta validasi usulan atas kebutuhan anggaran Belanja Modal TA 2026 Kanwil Kemenkum Pabar oleh Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran-Bagian Perencanaan dan Anggaran, Reymuda Radja Sipayung.
Di akhir kegiatan, Reymuda menyampaikan agar Kanwil Kemenkum Pabar dapat mempersiapkan dan melengkapi data dukung atas usulan yang telah disampaikan. Sedangkan untuk usulan belanja modal TA 2025 (carry over) yang terdampak efisiensi sehingga terblokir, dapat diusulkan kembali pada tahun anggaran 2026.
