Manokwari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat yang diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Muhayan, bersama Penyuluh Hukum Muda, Ieriman Manda mengikuti kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (20/01/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Ahmad Riza Patria, serta Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen.
Dalam kegiatan ini disampaikan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah berhasil mencapai pembentukan Pos Bantuan Hukum secara menyeluruh, dengan capaian 100 persen desa dan kelurahan telah memiliki Posbankum. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, Agung Rektono Seto, dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terbentuk sebanyak 438 Posbankum, disertai dengan pelaksanaan 251 kegiatan pelatihan paralegal sepanjang tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 83 paralegal telah tersertifikasi, sementara 208 paralegal lainnya masih dalam tahap pendidikan dan pelatihan.
Acara dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI yang memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan DIY dalam mewujudkan pembentukan Pos Bantuan Hukum secara menyeluruh di seluruh desa dan kelurahan.
Menteri Hukum Republik Indonesia, dalam sambutannya, menegaskan bahwa Pos Bantuan Hukum merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Posbankum diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan informasi hukum, konsultasi, bantuan hukum non-litigasi, serta rujukan bantuan hukum lanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Lebih lanjut, Menteri Hukum menekankan bahwa keberadaan Posbankum sejalan dengan agenda reformasi birokrasi serta visi pembangunan nasional dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh jajaran pemerintah daerah atas pencapaian luar biasa tersebut, yakni keberhasilan mewujudkan 100 persen pembentukan Pos Bantuan Hukum di 438 kelurahan dan kalurahan.
Kakanwil Kemenkum Pabar, Sahata Marlen Situngkir mengatakan bahwa langkah strategis untuk mendekatkan akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat di wilayah pelosok penting untuk dilaksanakan. Di tahun ini, Ia bersama jajaran berkomitmen untuk menghadirkan layanan hukum makin mudah serta semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
