Ransiki - Kakanwil Kemenkum Papua Barat, Piet Bukorsyom, bersama jajaran melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) dalam rangka memaksimalkan sinergi dalam percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbankum) sebagai upaya meningkatkan akses layanan hukum bagi masyarakat. Tim diterima oleh Wakil Bupati Mansel, Mesak Inyomusi dan Kabag Pemerintahan Setda Mansel, Welfrids Waroy yang memberikan perhatian penuh pada keberlanjutan layanan bantuan hukum di wilayah Mansel, Rabu(10/12/2025).
Dalam kesempatan itu, Piet Bukorsyom menyampaikan pentingnya pembentukan Posbankum di Desa/Kelurahan. Ia juga menyerahkan Surat Edaran dari Gubernur Papua Barat untuk Pemkab di Papua Barat. Ia berharap dengan adanya SE tersebut, pembentukan Posbankum akan lebih optimal khususnya menjelang akhir tahun 2025.
Menanggapi hal tersebut, Mesak Inyomusi mengapresiasi pertemuan yang diadakan tersebut. Menurutnya, pembentukan Posbankum di seluruh Kampung di Mansel mengingat masyarakat di pelosok lebih menekankan hukum adat sehingga kehadiran Posbankum menjadi jembatan penting antara hukum adat dan hukum formil dapat berjalan beriringan.
"Meskipun kondisi APBD terbatas, Pemkab Mansel akan memaksimalkan kolaborasi dan sinergi untuk memastikan masyarakat kampung memperoleh akses keadilan yang lebih dekat dan mudah dijangkau"pungkasnya.
Ieriman Manda selaku ketua tim kerja bantuan hukum juga berkesempatan memaparkan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Posbankum termasuk dalam penyusunan SK pengurus. Ia menerangkan bahwa tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dapat terlibat dalam struktur Posbankum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang lebih tepat, arif, dan berkeadilan.
Diketahui 17 dari 57 Kampung di Mansel telah membentuk Posbankum di mana Distrik Oransbari yang memiliki 12 Kampung, pembentukan Posbankumnya telah mencapai 100% .
