Depok - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat turut serta dalam kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025 serta Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Zona Integritas. Acara dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum). Senin dan Selasa, 6–7 Januari 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan Zona Integritas sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Kegiatan hari pertama dimulai dengan arahan dari Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan, yang diwakili oleh Erwin. Arahan tersebut menjelaskan mekanisme kegiatan dan tujuan utama yang ingin dicapai dalam penyusunan RKT RB 2025.
Selanjutnya, peserta melaksanakan sesi penyusunan RKT dengan berbagai sasaran utama. Beberapa indikator yang menjadi perhatian antara lain Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik. Kegiatan ini juga membahas target terkait Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Pelayanan Publik, dan Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas.
Peserta melanjutkan pembahasan mengenai Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Survei Penilaian Integritas, dan penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui aplikasi LAPOR.
Hari kedua dimulai dengan pembahasan sasaran utama lainnya, seperti Indeks Kualitas Kebijakan, Indeks Reformasi Hukum, serta Tingkat Digitalisasi Arsip. Moderator dan notulen yang bertugas memastikan diskusi berjalan lancar dan produktif.
Sesi berikutnya berfokus pada indikator tata kelola, termasuk Indeks Tata Kelola Pengadaan, Indeks Pengelolaan Aset, serta indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Selain itu, pembahasan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan peningkatan Indeks Sistem Merit juga menjadi agenda penting.
Pada sesi penutup, peserta membahas Indeks BerAKHLAK sebagai indikator integritas kinerja serta menyelesaikan finalisasi RKT RB 2025. Kegiatan resmi ditutup dengan komitmen bersama untuk mewujudkan target yang telah direncanakan.
Kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi Kementerian Hukum Pabar untuk terus berkomitmen mendukung penguatan Zona Integritas di lingkungan kerja, dengan fokus pada peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.
Penyusunan RKT RB 2025 ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mencapai target reformasi birokrasi secara nasional. Dengan dukungan seluruh peserta, termasuk perwakilan dari Kantor Wilayah, indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat diwujudkan secara optimal.
Kementerian Hukum Pabar optimis hasil dari kegiatan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan, tidak hanya untuk internal institusi, tetapi juga bagi masyarakat luas yang menerima manfaat langsung dari pelayanan publik yang lebih baik.
