Kaimana - Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperkuat tugas dan fungsi bidang administrasi di Lapas Kelas III Kaimana. Fokus utama dari penguatan ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyelesaian permasalahan dokumen kepemilikan tanah hibah.(25/10/24)
Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, Edward James Sinaga, di dampingi Kasubag Pelaporan Keuangan dan BMN, Andriani Gani Balanehu, dalam kunjungannya ke Lapas Kaimana menekankan pentingnya peran sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan administrasi. "Kualitas administrasi yang baik sangat penting untuk mendukung keberhasilan tugas pemasyarakatan. Oleh karena itu, kita perlu terus meningkatkan kapasitas pegawai di bidang administrasi," ujarnya.
- Kearsipan dan Tata Naskah Dinas: Pegawai diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan dokumen, tata cara penyusunan naskah dinas, dan target renaksi (rentang waktu penyelesaian suatu urusan).
- Pengajuan Penghapusan Berkas: Diberikan penjelasan mengenai prosedur yang benar dalam mengajukan penghapusan berkas, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.
- Barang Milik Negara (BMN): Pegawai diingatkan akan pentingnya mendukung pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan (RKBMN) untuk memastikan pengelolaan BMN yang efektif dan efisien.
- Laporan Keuangan: Diperkenalkan penggunaan geotaging dalam pelaporan keuangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan geotaging, waktu dan lokasi pengambilan data keuangan dapat dilacak dengan mudah.
"Kami berharap dengan adanya penguatan ini, kualitas administrasi di Lapas Kaimana dapat semakin meningkat. Pegawai diharapkan mampu bekerja dengan mau, mampu, dan ada waktu, sehingga semua tugas dapat diselesaikan dengan baik," tambah Kepala Lapas Kelas III Kaimana
Selain itu, Kepala Divisi Administrasi, Edward James Sinaga, beserta Kasubbag PKBMN dan Staf PKBMN, telah melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Kaimana, Hasbullah Fuarada, untuk membahas permasalahan dokumen kepemilikan tanah hibah yang dimiliki Lapas Kelas III Kaimana. Permasalahan ini menjadi perhatian serius karena dapat menghambat pengelolaan aset negara.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Divisi Administrasi menyampaikan pentingnya penyelesaian permasalahan dokumen kepemilikan tanah hibah tersebut. Diharapkan dengan adanya kolaborasi antara Kemenkumham dan Pemerintah Kabupaten Kaimana, permasalahan ini dapat segera diselesaikan.
