Manokwari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Papua Barat menegaskan penguatan reformasi birokrasi melalui penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang digelar di Aula Kanwil Kemenkum Papua Barat, Senin (19/1/26).
Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis Kanwil Kemenkum Papua Barat dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik sepanjang tahun 2026.
Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan awal dari Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, yang menekankan pentingnya pencegahan maladministrasi serta penguatan integritas aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Selanjutnya dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas oleh Kepala Bidang Pelayanan KI Achmad Djunaidi, Kepala Bidang Pelayanan AHU Soleman Lilingan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Dwi Kristika Rohana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Adel Chandra dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Muhayan, dan kemudian ditutup dengan penandatanganan oleh Kepala Kantor Wilayah, Sahata Marlen Situngkir. Kemudian penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai bentuk kesepakatan atas target dan tanggung jawab kinerja yang akan dilaksanakan sepanjang tahun berjalan.
Adapun dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua Barat Sahata Marlen Situngkir menegaskan bahwa penandatanganan komitmen bersama dan perjanjian kinerja memiliki makna strategis karena tidak hanya meneguhkan integritas dan pencegahan korupsi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi.
Ia menambahkan, predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 yang telah diraih Kanwil Kemenkum Papua Barat bukanlah tujuan akhir, melainkan tanggung jawab untuk terus menjaga integritas organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua Barat, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat, perwakilan Kakanwil Kemenham Papua Barat serta tamu undangan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga wartawan dan media lokal.
Melalui penandatanganan ini, Kanwil Kemenkum Papua Barat menegaskan komitmennya untuk melaksanakan perjanjian kinerja secara konsisten dan terukur, sekaligus menjadikan pembangunan Zona Integritas sebagai budaya organisasi yang berkelanjutan dalam mendukung agenda reformasi birokrasi.
