Manokwari, - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat melaksanakan Rapat Fasilitasi Pengharmonisasian, Pemantapan, dan Pembulatan Konsepsi terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Teluk Bintuni. Kegiatan ini berlangsung di Meeting Room lantai 2 Hotel Vitta, Manokwari pada kamis (6/11).
Rapat dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua Barat, Piet Bukorsyom, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya proses harmonisasi untuk memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Kementerian Hukum memiliki peran strategis dalam memastikan keselarasan substansi dan sistematika penyusunan rancangan peraturan daerah. Karena itu, setiap Raperda perlu dikaji secara cermat agar implementasinya efektif dan sesuai kebutuhan daerah,” ujar Piet Bukorsyom.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Teluk Bintuni, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bagian Hukum Setda Teluk Bintuni, Kepala Subbid Kasra E-Government Kominfo, staf bagian Hukum dan Bantuan Hukum, serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Papua Barat.
Dalam pengantarnya, Kepala BKPP Teluk Bintuni menyampaikan apresiasi atas pendampingan Kanwil Kemenkum Papua Barat yang secara konsisten membantu pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum yang berkualitas. Ia menekankan bahwa kegiatan harmonisasi ini sangat penting untuk memperkuat pemahaman bersama antara Kemenkum dan Organisasi Perangkat Daerah.
Adapun lima rancangan peraturan yang dibahas meliputi:
- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
- Penyelenggaraan Persediaan dan Keamanan Informasi; dan
- Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.
Pembahasan berjalan dinamis dengan fokus pada penyempurnaan substansi, penyesuaian terhadap teknik penyusunan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta harmonisasi dengan peraturan teknis di atasnya.
