Manokwari - Menteri Hukum Republik Indonesia (Supratman Andi Agtas) memaparkan capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 serta memberikan update terkait isu-isu actual melalui konferensi pers virtual. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pejabat Kementerian Hukum, termasuk Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) melalui Youtube Channel, Selasa (15/04/2025).
Bertempat di ruang rapat Lt.1 Kanwil Kemenkum Papua Barat kegiatan ini di saksikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (Dwi Kristika Rohana), Kepala Bidang Pelayanan AHU (Soleman Lilingan) dan JFT Analis Anggran Ahli Madya (Syaaltiel Biantong) dan seluruh staff Kanwil Papua Barat. Di lain tempat,turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Piet Bukorsyom) di dampingi Kepala Divisi P3H (Muhayan) beserta staff.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan hukum karena masyarakat berhak mengetahui program dan kinerja kementerian, terutama terkait pelayanan hukum yang menjadi fokus utama yang mana Kementerian Hukum terdiri dari enam unit eselon I, termasuk Direktorat Jenderal Perundang-undangan (Ditjen PP), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam pembangunan hukum di Indonesia.
Menteri Hukum juga mengungkapkan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menjadi prioritas pada tahun 2025 diantaranya meliputi RUU Narkotika dan Psikotropika, RUU Hukum Acara Perdata, serta RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. Sementara itu, ada tiga RPP yang sedang dipersiapkan antara lain terkait dengan tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati.
Melanjutkan sambutannya, Menteri Hukum menyampaikan Di bidang teknologi, Dirjen PP telah meluncurkan aplikasi berbasis web bernama e-Harmonisasi untuk mempermudah proses pembentukan peraturan-undangan. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam harmonisasi peraturan daerah.
Sementara itu, Disampaikan juga bahwa permohonan Aministrasi Hukum Umum yang masuk ke Kementerian Hukum RI adalah 2.913.595 dengan penyelesaian 2.900.948 dengan persentase penyelesaian sebanyak 99,57%, termasuk didalamnya permohonan naturalisasi atlet sepak bola dalam rangka mendukung cita-cita Indonesia berkiprah di ajang Piala Dunia Sepakbola.
Di bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Jumlah Permohonan yang diterima sebanyak 116.126 dan menjadikan Indonesia menjadi Negara Tertinggi dalam Permohonan Paten dan Permohonan Desain Industri mengalahkan Negara seperti Jepang, China dan Amerika, dengan strategi Inovasi Digital seperti Persetujuan Otomatis Permohonan Hak Cipta, Merek Online, Pangkalan Data KI, POP Merek dan POP Annuity Paten.
Untuk di bidang Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat Pemberi Bantuan Hukum yang telah terverifiksai terdapat sebanyak 777 Pemberi Bantuan Hukum, dengan targer kedepan mendirikan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan sebanyak 7.000. Untuk Komitmen dalam memberikan Pembinaan Hukum bagi masyarakat terdapat program Peacemaker Justice Award dimana 2.157 Kepala Desa/ Lurah telah mendaftar mengikuti kegiatan ini.
Konferensi pers ditutup dengan sesi tanya jawab seputar isu aktual, termasuk proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum menyampaikan formasi akhir CPNS 2024 berjumlah 8.950 orang, dengan rincian 7.209 lulusan SLTA dan 1.741 non-SLTA. Presiden meminta finalisasi SK CPNS dapat diselesaikan pada Juni 2025.
