Manokwari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat menerima kunjungan Tim Verifikasi Lapangan Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) dalam rangka Verifikasi Lapangan Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) atas layanan yang disampaikan, Rabu (08/10/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari Penilaian Mandiri Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025.
Tim verifikasi dipimpin oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum, Hadiyanto, didampingi Analis Kebijakan Ahli Madya, Arief Dwi Meiwanto. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan verifikasi terhadap hasil survei yang telah dilaksanakan pada Kanwil Kemenkum Pabar mencakup aspek integritas, akuntabilitas, serta kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Verifikasi dilakukan dengan cara meninjau sarana dan prasarana pelayanan publik serta mewawancarai sejumlah pengguna layanan yang menggunakan layanan pada Kanwil Kemenkum Pabar hari ini.
Kakanwil Kemenkum Pabar, Piet Bukorsyom, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk komitmen nyata untuk memperkuat budaya kerja berintegritas dan pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan Kemenkum.
“Kami terus berupaya menjaga semangat perubahan melalui pembangunan zona integritas. Hasil verifikasi ini menjadi cermin bagi kami untuk terus memperbaiki diri dan memberikan pelayanan terbaik, setahun bekerja, bergerak - berdampak bagi masyarakat” ujar Piet Bukorsyom.
