Manokwari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Rekonsiliasi Data ASN yang diselenggarakan secara daring oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI melalui Biro SDM pada Kamis (8/5).
Diikuti oleh seluruh Kanwil Kemenkum, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan integrasi data Aparatur Sipil Negara (ASN), serta memperkuat sinergi dengan lembaga pengelola manfaat ASN. Dari Kanwil Papua Barat, kegiatan diikuti secara virtual dari Ruang RB, dengan kehadiran Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Dwi Kristika Rohana, beserta jajaran kepegawaian.
Tiga narasumber dihadirkan dalam kegiatan ini, yaitu Sasmita Husodo dari BP Tapera, Ni Ketut Mas Suryani dari BPJS Kesehatan, dan Anggia Putri Rambe dari PT Taspen. Para narasumber secara bergantian menyoroti pentingnya pemutakhiran dan kesesuaian data ASN sebagai landasan utama dalam pemberian manfaat dan layanan yang optimal.
Dalam paparannya, BP Tapera menekankan pentingnya data kepegawaian yang akurat dalam program pembiayaan rumah pertama bagi ASN. Sementara BPJS Kesehatan menyoroti validitas data JKN-KIS sebagai penunjang layanan kesehatan yang cepat dan tepat. PT Taspen menambahkan bahwa kesesuaian data sangat berpengaruh pada penyaluran manfaat pensiun, tabungan hari tua, serta jaminan sosial lainnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta pengelolaan data ASN yang lebih andal dan terintegrasi guna mendukung pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan Kementerian Hukum.
