Manokwari - Dalam rangka menyelaraskan pemahaman dan melakukan persiapan berkelanjutan dalam pembentukan Pos Bankum di setiap desa/kelurahan di Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Persiapan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di wilayah Provinsi Papua Barat yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara daring, Kamis(13/03/2025).
Kegiatan diikuti dari ruang rapat Lt.I Kanwil Kemenkum Pabar, Kakanwil Kemenkum Pabar (Piet Bukorsyom) didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Muhayan), Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Adel Chandra) serta Tim Kerja Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dan Pelaksanaan PJA. Selain itu, turut hadir secara terpisah melalui ruang virtual, stakeholder pemangku hukum dan pemberdayaan masyarakat desa se-wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya serta Pemberi Bantuan Hukum yg terakreditasi dengan Kementerian Hukum RI.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN (Constantinus Kristomo) yang menjelaskan kegitan ini sebagai bagian dari percepatan penyediaan akses layanan informasi hukum, konsultasi hukum, layanan penyelesaian konflik/sengketa melalui mediasi dan layanan rujukan advokat di desa/kelurahan Papua Barat sehingga beliau berharap melalui Rakornis posbankum di pabar segera terwujud.
Selanjutnya Penyuluh Hukum Ahli Utama (Marciana Domika Jone) dalam penguatannya menjelaskan agar program ini bisa dilaksanakan dengan baik yaitu desa/kelurahan sadar hukum serta perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah sehingga kegiatan ini bisa terwujud dengan baik. Beliau juga menyampaikan beberapa catatan yang menjadi perhatian tim posbankum di wilayah Papua barat dan Papua Barat Daya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Pabar berharap agar “diskusi yang dilaksanakan hari ini dapat memberi manfaat yang membantu tim posbankum di wilayah Papua barat dan Papua Barat Daya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada”, ungkapnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi teknis terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi untuk mempermudah tim posbankum di wilayah Papua barat dan Papua Barat Daya dalam persiapan pembentukan pos bantuan hukum mengingat batas waktu Pembentukan Pos Bantuan Hukum semakin dekat.
#kanwilkemenkumPabar
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
